Netanyahu: Israel Siap Terima Gencatan di Gaza selama 42 Hari

TEL AVIV, iNews.id - Israel siap menerima gencatan senjata sementara di Jalur Gaza selama 42 hari. Sebagai imbalannya, Hamas harus membebaskan para tawanan Israel yang ditahan di wilayah kantong Palestina itu.

"Kami dapat menghentikan pertempuran selama 42 hari untuk mendapatkan kembali para tawanan, tetapi (militer) kami tidak akan menyerah untuk mencapai kemenangan total (dalam melenyapkan Hamas)," kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pertemuan tertutup dengan komite pertahanan dan urusan internasional Knesset (Parlemen Israel), seperti dikutip stasiun radio Kan pada Senin (3/6/2024).

Sukseskan Visi 2030, Arab Saudi Luncurkan Inisiatif Global Harmony

Jumat (31/5/2024) lalu, Presiden AS Joe Biden merilis proposal gencatan senjata yang dibagi ke dalam tiga fase, untuk mengakhiri perang di Gaza. Tahap pertama mencakup gencatan senjata dan kembalinya beberapa tawanan yang ditahan Hamas. Setelah itu, kedua belah pihak akan melakukan negosiasi mengenai penghentian permusuhan tanpa batas untuk selanjutnya masuk ke tahap kedua gencatan senjata, di mana sisa tawanan yang masih hidup akan dibebaskan Hamas.

Dalam pidatonya Jumat lalu, Biden mengatakan bahwa proposal terbarunya itu bakal menciptakan masa depan yang lebih baik di Gaza tanpa kekuasaan Hamas. Namun, dia tidak menjelaskan secara perinci bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Dia pun mengakui bahwa ada sejumlah poin yang masih perlu dinegosiasikan untuk berpindah dari fase satu ke fase dua.

Keras! Senator AS Bernie Sanders Sebut Netanyahu Penjahat Perang

Akhir pekan lalu, kepala penasihat kebijakan luar negeri Netanyahu, Ophir Falk, dalam sebuah wawancara dengan media Inggris Sunday Times, menyebutkan bahwa perdana menteri Israel itu telah menerima proposal Biden tersebut. Di lain pihak, Hamas untuk sementara juga menyambut baik inisiatif presiden AS itu.

Hamas menginginkan jaminan diakhirinya serangan di Gaza, penarikan semua pasukan penyerang, pergerakan bebas bagi warga Palestina, dan bantuan rekonstruksi. Namun, para pejabat Israel menolak hal itu dan menganggapnya sebagai langkah efektif untuk mengembalikan situasi ketika Hamas memiliki kekuasaan besar di Gaza seperti sebelum 7 Oktober 2023.