Netanyahu Tuduh Presiden Macron Antisemit gara-gara Bela Palestina
TEL AVIV, iNews.id - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron antisemit terkait rencana untuk mengakui negara Palestina. Pernyataan itu disampaikan langsung Netanyahu kepada Macron melalui surat pribadi.
Macron pada bulan lalu mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS).
"Seruan Anda untuk negara Palestina justru mengobarkan api antisemitisme ini. Ini bukan diplomasi, melainkan upaya peredaan. Ini memberikan hadiah bagi teror Hamas, memperkuat penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera, memberikan kekuatan kepada mereka yang mengancam Yahudi Prancis, dan mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini menghantui jalanan Anda," demikian isi surat Netanyahu, sebagaimana dilaporkan portal berita AS, Politico, dikutip Rabu (20/8/2025).
Istana Kepresidenan Prancis Elysee merespons surat tersebut dengan menyatakan bahwa negaranya akan selalu melindungi warga pemeluk Yahudi.
Pujian Macron kepada PM Australia Albanese Bakal Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB
Elysee lalu balik menyerang dengan menuntut keseriusan dan tanggung jawab Netanyahu atas kondisi di Palestina, terutama Jalur Gaza, bukan membuat kebingungan dan manipulasi.
Amerika Kecam Rencana Presiden Prancis Macron Akui Negara Palestina
Surat itu juga menyebut tuduhan Netanyahu terhadap Macron keliru, tercela, dan tidak akan dibiarkan begitu saja.
Keputusan Prancis mengakui negara Palestina menimbulkan efek bola salju. Setelah Prancis, negara Eropa lain seperti Inggris, Portugal, dan Malta mengumumkan rencana serupa, di samping Kanada dan Australia.
Presiden Macron: Tak Ada Cara Lain kecuali Palestina Merdeka
Palestina kini telah mendapat pengakuan 147 negara. Sejak 2024 saja Palestina mendapat dukungan kemerdekaan dari 10 negara baru, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.
Israel mendapat perlindungan dari Amerika Serikat (AS) yang memveto keanggotaan penuh Palestina di PBB pada 2024.
Editor: Anton Suhartono