Pakistan Luncurkan Operasi Lawan Militan Islam, Pemilu Ditunda
ISLAMABAD, iNews.id - Pakistan segera meluncurkan operasi nasional baru untuk membasmi militan Islam. Langkah itu dinilai sebagai dalih bagi pemerintah untuk menunda pemilihan tingkat provinsi yang seharusnya diadakan bulan depan.
Negara itu terakhir kali meluncurkan operasi habis-habisan melawan militan Islam tahun 2014. Langkah itu telah merugikan negara miliaran dolar. Ratusan orang tewas dan lebih dari satu juta orang mengungsi.
Keputusan menggelar operasi nasioan baru itu disampaikan Komite Keamanan Nasional pada Jumat (7/4/2023). Mereka menggelar pertemuan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan dihadiri pimpinan militer negara.
"Pertemuan itu sepakat untuk meluncurkan operasi komprehensif habis-habisan dengan seluruh bangsa dan pemerintah, yang akan membebaskan negara dari ancaman terorisme dengan semangat dan tekad baru," kata komite keamanan dalam sebuah pernyataan.
Dalam pertemuan tersebut disepakati adanya sebuah komite yang akan membuat rekomendasi mengenai rincian operasi anti-militan dalam waktu dua minggu.
Saat ini, Pakistan berada dalam kondisi bahaya gagal bayar atas utangnya. Program bailout Dana Moneter Internasional terhenti sejak November.
Sementara itu di dalam negeri, pertempuran politik terus berkecamuk antara pemerintah dan mantan Perdana Menteri Imran Khan.
Pakistan merupakan negara bersenjata nuklir dengan jumlah penduduk 220 juta orang. Militan Islam meningkatkan serangan dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak negosiasi dengan kelompok militan Tehreek-e-Taliban Pakistan gagal tahun lalu.
Tahun ini, kelompok tersebut dan faksi-faksinya melancarkan gelombang serangan. Salah satunya bom bunuh diri di sebuah masjid di kota barat laut Peshawar yang menewaskan lebih dari 100 orang. Sebagian besar korban merupakan polisi.
Pemerintah telah menyatakan bahwa situasi keamanan yang memburuk berarti pemilihan provinsi harus ditunda.
"Operasi telah berlangsung... tetapi pernyataan ini akan menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengatakan tidak dapat mengadakan pemilu di tengah operasi di seluruh negeri," kata seorang penulis buku tentang militansi di Pakistan, Zahid Hussain kepada Reuters.
Sebelumnya, mantan PM Khan mendorong digelarnya pemilihan di tengah meningkatnya kemarahan rakyat atas inflasi yang tinggi selama beberapa dekade dan perlambatan ekonomi negara.
Khan mengatakan rapat komite digelar untuk menggunakan keamanan sebagai dalih menunda pemilihan. Menurutnya hal itu akan mengadu domba militer dengan pengadilan.
Editor: Umaya Khusniah