Pakistan Siap Kirim Pasukan ke Gaza, tapi Tolak Lucuti Senjata Hamas

ISLAMABAD, iNews.id - Pakistan siap mengerahkan militer ke Jalur Gaza untuk bergabung dalam Pasukan Stabilitas Internasional (ISF). Hanya saja, Pakistan menolak untuk melucuti senjata Hamas.

Wakil Perdana Menteri yang juga menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu) Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan melucuti senjata Hamas bukan tugas militernya.

Baca Juga

Jet Tempur F-16 Skuadron Elite AS Jatuh dan Meledak, Penyebabnya Masih Misterius

"Jika tujuan pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Palestina adalah untuk melucuti senjata Hamas, maka kami belum siap untuk itu, itu bukan tugas kami," ujar Dar, seperti dikutip dari Anadolu.

Dia menilai pihak yang berhak untuk melucuti senjata Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya adalah tugas otoritas penegak hukum Palestina.

Baca Juga

Trump: Gencatan Senjata Gaza Tahap II Segera Berlangsung

Menurut Dar, jika tujuan utama pemgiriman pasukan adalah menjaga perdamaian di Gaza, maka Pakistan siap untuk berkontribusi.

"Perdana Menteri (Shehbaz Sharif) pada prinsipnya telah setuju bahwa kami juga akan mengirimkan pasukan, tapi kami akan memutuskan hanya setelah mengetahui kerangka acuan, ketentuan, dan mandatnya," ujarnya.

Baca Juga

TNI AU Siapkan 3.650 Prajurit untuk Pasukan Perdamaian di Gaza

Dar hadir saat pembicaraan awal pementukan ISF. Saat itu Indonesia menyatakan kesiapan mengirim 20.000 tentara.

Baca Juga

TNI Siap Kirim Tiga Brigade Komposit Pasukan Perdamaian ke Gaza, Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

"Namun, berdasarkan informasi, jika itu mencakup perlucutan senjata Hamas, bahkan mitra kami dari Indonesia telah secara informal menyatakan keberatannya," kata Dar.

Dewan Keamanan PBB sebelumnya mengesahkan resolusi yang diajukan AS untuk membentuk Dewan Perrdamaian Gaza yang bertindak sebagai pengawal masa transisi. Selain itu resolusi juga mengesahkan ISF yang tugasnya mengawasi tata kelola, rekonstruksi, serta keamanan di Gaza.

Resolusi tersebut menetapkan, kehadiran Dewan Perdamaian dan ISF akan berlaku hingga 31 Desember 2027. Pengerahan ISF juga akan tunduk pada tindakan lebih lanjut oleh Dewan Keamanan. Selain itu setiap ketentuan ulang mengenai ISF selanjutnya harus dilakukan melalui koordinasi penuh dengan Mesir, Israel, serta negara anggota lainnya.

Editor: Anton Suhartono