Para Menteri di Kuwait Mundur Massal akibat Konflik dengan Parlemen

KUWAIT, iNews.id – Perdana Menteri Kuwait, Sabah al-Khalid al-Sabah, menyampaikan pengunduran diri para anggota kabinetnya kepada pimpinan tertinggi negara tersebut, Emir Syekh Nawaf al-Ahmad al-Sabah, Rabu (13/1/2021) ini.

Sebelumnya, sejumlah menteri dalam kabinet pemerintahan Kuwait telah mengajukan pengunduran diri secara massal kepada PM Sabah, Selasa (12/1/2021). Langkah itu terkait dengan gesekan hubungan antara Majelis Nasional (Parlemen Kuwait) dengan pemerintah.

Usai Berseteru, Trump Akan Sambut Zohran Mamdani di Gedung Putih Besok

PM Sabah menyampaikan pengunduran diri para menteri ke Syekh Nawaf beberapa hari sebelum dirinya dijadwalkan akan diinterogasi di parlemen. Pemanggilan itu mengenai alasan pengangkatan para menteri dan masalah lainnya.

Melansir Reuters, Rabu (13/1/2021), kebuntuan antara pemerintah dan parlemen itu terjadi hanya kurang dari sebulan setelah kabinet dilantik. Ini menjadi tantangan besar pertama bagi Syekh Nawaf yang baru saja diangkat menjadi emir Kuwait dan mengambil alih kekuasaan pada September 2020.

Menteri hingga Ajudan Ramai-Ramai Tinggalkan Trump usai Kerusuhan di Capitol

Hal itu semakin mempersulit kinerja pemerintah, terlebih dalam mengatasi krisis ekonomi terdalam bagi negara anggota OPEC itu dalam beberapa dekade. Itu tak lain disebabkan oleh harga minyak yang rendah dan krisis akibat pandemi Covid-19.

Belum diketahui pasti, apakah Syekh Nawaf yang memiliki keputusan akhir dalam masalah kenegaraan, akan menerima pengunduran diri kabinet tersebut atau sebaliknya.

Gempa Bumi Berkekuatan 4,6 SR Guncang Perbatasan Kuwait-Arab Saudi

Saat ini, mosi untuk mempertanyakan kedudukan PM Sabah–yang menjadi perdana menteri sejak akhir 2019–telah diajukan oleh tiga anggota parlemen pada 5 Januari 2021. Lebih dari 30 anggota parlemen di majelis, dengan 50 kursi terpilih, mendukung pengusutan tersebut.

Mosi itu tampaknya merujuk pada kabinet yang tidak mencerminkan hasil pemungutan suara yang sah. Mosi itu juga mempersoalkan “campur tangan” pemerintah dalam memilih ketua dan anggota komite parlemen, di mana terdapat anggota kabinet yang duduk di parlemen juga menjabat sebagai deputi di lembaga pemerintah.

Kuwait memiliki sistem politik paling terbuka di kawasan Teluk. Di negara itu, parlemen memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang dan menanyai menteri. Kendati demikian, jabatan tertinggi pemerintah ditempati oleh anggota keluarga kerajaan yang berkuasa di Kuwait.

Sering terjadi perselisihan dan kebuntuan antara kabinet pemerintah dengan parlemen. Hal itu telah menyebabkan perombakan pemerintah berturut-turut, bahkan pembubaran parlemen, serta menghambat investasi dan reformasi ekonomi dan fiskal.

Editor: Ahmad Islamy Jamil