Parlemen AS Desak Trump Jatuhkan Sanksi terhadap China soal Muslim Uighur

WASHINGTON, iNews.id - Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di China.

Desakan itu disuarakan setelah mereka merilis laporan yang menggambarkan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang.

Baca Juga

Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina Mencoba Bunuh Diri

Dalam laporan tahunan itu, Komisi Ekselutif Kongres untuk China menyuarakan kekhawatiran atas penahanan lebih dari 1 juta warga Uighur dan muslim lainnya di wilayah barat Xinjiang.

"Komisi yakin pihak berwenang China mungkin melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap etnis Uighur dan muslim Turkic lainnya," bunyi laporan, dikutip dari AFP, Kamis (9/1/2020).

Anggota komisi Chris Smith mengungkap pernyataan seorang saksi etnis Uighur yang mengaku menjadi target kekerasan karena statusnya sebagai muslim.

"Kami berbicara tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dalam skala besar. Kami berbicara, berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan terhadap etnis Uighur, sesuatu yang belum pernah kami lihat sejak Perang Dunia II. Pemerintah China, khususnya (Presiden) Xi Jinping, harus bertanggung jawab atas perilaku mengerikan ini," kata Smith.

Senator dari Republik yang juga sekutu dekat Trump sekaligus ketua komisi, Marco Rubio, bersumpah Kongres segera meloloskan UU untuk menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat China atas pelanggaran di Xinjiang.

Kubu Republik dan Demokrat satu suara soal kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Uighur. Namun DPR AS yang dipimpin Demokrat dan Senat yang dikuasai Republik masih perlu merekonsiliasi tindakan serupa yang pernah disetujui tahun lalu.

"DPR dan Senat sepakat tentang apa yang kami coba lakukan. Hanya bahasanya harus sama," kata Rubio.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China membantah laporan komisi dan menuduh anggota parlemen AS membuat tuduhan tidak beralasan.

"Komisi ini buta berburuk sangka. Ini tidak memiliki kredibilitas," kata Juru Bicara Kemlu China, Geng Shuang, dalam tanggapannya pada Kamis.

Editor: Anton Suhartono