Partai Republik Kalah di Kongres AS, Trump Ancam Veto RUU dari Demokrat

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menggunakan hak veto untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan Partai Demokrat setelah partai oposisi tersebut berhasil merebut kendali Kongres dalam pemilu paruh waktu, Selasa (3/11/2026).

Trump mengingatkan Demokrat agar tidak menggunakan kemenangan mereka di DPR dan Senat untuk meloloskan RUU yang bertentangan dengan kebijakannya. Dia menegaskan, memiliki kewenangan konstitusional untuk menggagalkan legislasi yang tidak disetujuinya.

Trump Tetap Lanjutkan Perang Iran meski Kongres AS Dikuasai Partai Demokrat

"Jika mereka mengirimkan RUU gila, saya akan memvetonya," kata Trump, dalam wawancara dengan Fox News, dikutip Kamis (5/11/2026).

Meski mengancam menggunakan hak veto, Trump menegaskan tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Demokrat dalam sejumlah persoalan. Dia bahkan mengucapkan selamat atas kemenangan partai tersebut dan berharap kedua kubu bisa mencapai kesepakatan demi kepentingan Amerika.

Partai Demokrat Ambil Alih Kendali Kongres AS, Trump: Kami Siap Bekerja Sama

"Selamat kepada Partai Demokrat. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda demi kebaikan negara kita," kata Trump dalam wawancara dengan CBS News.

Trump mengaku telah berbicara dengan sejumlah anggota parlemen Demokrat. Salah satu persoalan yang berpeluang menjadi ruang kompromi adalah kebijakan imigrasi.

Pemilu AS: Demokrat Menang Telak atas Republik di DPR-Senat, Ini Perolehan Suaranya

Namun, dia menegaskan tidak akan berkompromi mengenai kebijakan yang disebutnya sebagai open border atau perbatasan terbuka.

Ancaman veto tersebut menandai potensi meningkatnya ketegangan antara Gedung Putih dan Kongres. Untuk pertama kalinya sejak kembali berkuasa pada Januari 2025, Trump harus menghadapi dua kamar Kongres yang dikendalikan partai oposisi.

Berdasarkan proyeksi sejumlah media internasional, Demokrat diperkirakan menguasai 54 kursi Senat, termasuk dua senator independen yang bersekutu dengan mereka. Sementara Republik hanya memperoleh 44 kursi.

Di DPR yang memiliki 435 anggota, Demokrat sementara mengamankan sedikitnya 228 kursi, melampaui ambang batas mayoritas 218 kursi. Republik sejauh ini baru memperoleh 139 kursi berdasarkan penghitungan sementara.

Sebelum pemilu, Republik menguasai Senat dengan 53 kursi, berbanding 47 kursi milik Demokrat dan sekutunya. Di DPR, Republik memiliki 219 kursi, sedangkan Demokrat menguasai 215 kursi.

Demokrat Bisa Hambat Agenda Trump

Penguasaan DPR dan Senat memberikan kekuatan politik besar kepada Demokrat untuk mengawasi pemerintahan Trump selama dua tahun terakhir masa jabatannya.

Demokrat kini berpeluang memimpin berbagai komite penting Kongres. Mereka juga bisa meluncurkan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan Trump, memanggil pejabat untuk memberikan kesaksian, serta menghambat sejumlah agenda legislatif Gedung Putih.

Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, berpeluang menjadi Ketua DPR kulit hitam pertama dalam sejarah AS.

Di Senat, mayoritas Demokrat juga akan memberikan pengaruh besar terhadap pembahasan RUU dan persetujuan calon pejabat yang diajukan presiden.

Namun, kemenangan Demokrat tidak berarti mereka bisa langsung memberlakukan seluruh agenda politiknya. Setiap RUU tetap harus melewati prosedur legislatif dan memperoleh persetujuan kedua kamar Kongres sebelum dikirim kepada presiden.

Apabila Trump menolak menandatangani RUU, dia dapat menggunakan hak veto. Kongres masih bisa mengesampingkan veto presiden, tetapi membutuhkan dukungan dua pertiga anggota di masing-masing kamar.

Artinya, Demokrat harus mengamankan sedikitnya 290 suara di DPR dan 67 suara di Senat untuk mengesampingkan veto, jika seluruh kursi terisi dan seluruh anggota memberikan suara.

Dengan komposisi sementara yang diproyeksikan, Demokrat belum memiliki jumlah kursi yang cukup untuk melakukan hal tersebut sendirian.

Hubungan Gedung Putih dan Kongres Berpotensi Memanas

Kemenangan Demokrat diperkirakan mengubah hubungan politik antara Gedung Putih dan Kongres. Pengambilalihan kedua kamar Kongres oleh oposisi akan memperbesar pengawasan terhadap kebijakan Trump.

Salah satu persoalan yang berpotensi menjadi perdebatan adalah kebijakan imigrasi. Demokrat kemungkinan akan mendorong pendekatan berbeda dibandingkan kebijakan pembatasan imigrasi yang selama ini menjadi salah satu agenda utama Trump.

Persoalan lainnya mencakup anggaran pemerintah, kebijakan ekonomi, tarif impor, serta arah kebijakan luar negeri AS, termasuk konflik dengan Iran.

Trump sebelumnya mengakui para pemilih kemungkinan tidak bersedia menanggung dampak jangka pendek perang Iran berupa kenaikan harga bensin.

Kondisi tersebut juga menjadi salah satu persoalan yang membayangi Partai Republik dalam pemilu paruh waktu.

Meski menyatakan siap bekerja sama, Trump memberikan sinyal bahwa dirinya tidak akan membiarkan Demokrat menjalankan seluruh agenda politik tanpa perlawanan.

Kongres baru dijadwalkan mulai bekerja pada Januari 2027. Sejak saat itu, pertarungan politik antara Gedung Putih dan mayoritas Demokrat di Kongres akan memasuki babak baru.

Editor: Anton Suhartono