Pascapenembakan di Florida, Trump Dukung Pengetatan Senjata Api di AS

WASHINGTON, iNews.id - Gedung Putih mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung pengetatan izin kepemilikan senjata api pascapenembakan di sekolah di Parkland, Florida, pada pekan lalu yang menewaskan 17 orang.

Pengetatan yang dimaksud adalah mengecek dengan seksama latar belakang orang yang membeli senjata.

Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan, Trump telah berbicara dengan senator Republik, John Cornyn, pada Jumat lalu tentang undang-undang bipartisan untuk memperbaiki kepatuhan federal terhadap pemeriksaan latar belakang pelaku kriminal.

Baca Juga

Tujuan Perang Putin di Ukraina Tidak Akan Berubah, Ini 4 Indikasinya

Undang-undang ini diperkenalkan oleh Cornyn dan Senator Demokrat Chris Murphy.

Cornyn dan Murphy memperkenalkan undang-undang ini untuk menyempurnakan pemeriksaan latar belakang pembelian senjata pada November lalu, beberapa hari setelah seorang pria bersenjata membunuh puluhan orang di sebuah gereja di Texas.

"Sementara diskusi sedang berlangsung dan revisi masih dipertimbangkan, Presiden mendukung upaya untuk memperbaiki sistem pemeriksaan latar belakang (kepemilikan senjata api)," kata Sanders, dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Selasa (20/2/2018).

Sebelum menyatakan dukungannya, Trump mengunjungi korban penembakan dan petugas penegak hukum pada Jumat malam pekan lalu.

Saat ini banyak pelajar di AS menggangkan kata 'NeverAgain' sebagai bentuk dukungan diterapkannya undang-undang senjata yang lebih ketat. Pelaku penembakan di Florida, Nikolas Cruz, menembak mati 17 orang menggunakan senapan semiotomatis AR-15.

Cara Cruz mendapatkan senjata itu banyak diperdebatkan, padahal usianya baru 19 tahun.

Penembakan-penembakan massal sebelumnya di AS juga menimbulkan kemarahan dan memicu keinginan warga agar pemerintah memperketat undang-undang senjata AS.

Namun banyak anggota parlemen, terutama dari Republik, menentang langkah-langkah untuk memperketat pembatasan senjata dengan alasan perlindungan warga.

Sebelumnya, Presiden Barack Obama dan politisi Demokrat tidak berhasil mendorong undang-undang kontrol senjata setelah kasus penembakan di SD Sandy Hook, Newtown, Connecticut, pada 2012, yang menewaskan 27 orang.

Editor: Anton Suhartono