PBB Alami Krisis Keuangan Parah, Terancam Tak Bisa Bayar Gaji Karyawan Setelah Oktober

NEW YORK, iNews.id - Organisasi perdamaian dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengalami krisis keuangan terparah dalam dekade ini.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan organisasinya mengalami defisit hingga 230 juta dolar AS atau sekitar Rp3,3 triliun dan persediaan uang yang ada kemungkinan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir Oktober 2019.

Baca Juga

Trump Ancam Iran: Ada Konsekuensi Sangat Traumatis Jika Perundingan Nuklir Gagal

PBB membutuhkan anggaran miliaran dolar AS per tahun. Selain untuk menggaji sekitar 37.000 karyawan, anggaran itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, mulai dari program kemanusiaan hingga pelucutan senjata.

Kini, jangankan untuk membiayai program-program tersebut, konsentrasi organisasi terpecah yakni bagaimana membayar gaji karyawan selepas Oktober.

Lantas, apa yang menyebabkan PBB mengalami krisis keuangan parah? Ternyata, banyak negara anggota yang belum memenuhi kewajiban membayar iuran.

PBB memang tidak secara terbuka menyebut negara-negara yang belum memenuhi kewajiban mereka, namun seorang sumber mengatakan kepada AFP, bahwa Amerika Serikat, Brasil, Argentina, Meksiko, dan Iran, termasuk di antaranya. Krisis keuangan sangat dirasakan PBB karena AS merupakan penyumbang terbesar yakni 22 persen dari total anggaran PBB.

Secara keseluruhan, ada 64 negara yang belum membayar iuran. Negara lain yang termasuk dalam daftar adalah Venezuela, Korea Utara, Korea Selatan, Republik Demokratik Kongo, Israel, dan Arab Saudi.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers, Selasa (8/10/2019), mengatakan, negara terakhir yang membayar adalah Suriah yang justru dilanda perang.

Dalam surat yang dikirim kepada 37.000 karyawan pada Senin lalu, Guterres mengatakan PBB memiliki defisit anggaran 230 juta dolar AS hingga akhir September dan akan memberlakukan langkah efisiensi seperti menunda konferensi dan memangkas perjalanan dinas.

Lalu dalam pernyataannya pada Selasa, Guterres mengucapkan terima kasih kepada 129 negara anggota yang telah membayar dan mendesak mereka yang belum membayar untuk segera memenuhi kewajiban.

Editor: Anton Suhartono