PBB Gelar Voting Sanksi Baru untuk Korut, Jika Disahkan Kim Jong Un Terancam Tak Bisa Merokok Lagi

Kamis, 26 Mei 2022 - 08:45:00 WIB

Dewan Keamanan PBB akan menggelar voting untuk menentukan apakah akan menjatuhkan sanksi lebih keras terhadap Korut atau tidak (Foto: Reuters)

NEW YORK, iNews.id - Dewan Keamanan PBB akan menggelar voting pada Kamis (26/5/2022) waktu New York, Amerika Serikat, untuk memberikan sanksi lebih keras kepada Korea Utara (Korut) atau tidak. Voting ini digelar setelah Korut menembakkan tiga rudal pada Rabu (25/5/2022) dalam uji coba ke-17 negara itu sepanjang 2022. Salah satu proyektil yang ditembakkan diyakini sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-17.

Rancangan resolusi yang diusulkan AS untuk di-voting itu dianggap bisa lebih membatasi kemampuan Korut dalam mencapai kemajuan pengembangan senjata pemusnah massal (WMD) serta program rudal balistiknya.

Kesepakatan Tercapai, Otoritas Palestina dan Tim Uni Eropa Kelola Penyeberangan Rafah

Seorang pejabat AS mengatakan, resolusi juga mencantumkan bantuan kemanusian kepada rakyat Korut yang saat ini sedang dilanda wabah Covid-19 parah.

Korut telah dijatuhi berbagai sanksi oleh PBB sejak 2006. Sejak itu Dewan Keamanan dengan suara bulat terus menambahkan sanksi seiring berlanjutnya uji coba persenjataan. Namun belakangan ini China dan Rusia mendorong pelonggaran sanksi terhadap Korut dengan alasan kemanusiaan.

Korut Tembakkan 3 Rudal Balistik Sekaligus meski Dilanda Wabah Covid-19 Sangat Parah

Resolusi itu akan disetujui jika mendapat dukungan setidaknya sembilan suara dan tidak ada satu pun yang mem-veto. Seperti diketahui lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto yakni Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

China tampaknya akan mem-veto resolusi AS itu karena dianggap tidak akan menyelesaikan masalah apa pun.

Janji Bantu Korsel Hadapi Korut, Joe Biden: Jika Perlu Kirim Senjata Nuklir

"Kami menganggap resolusi seperti yang diusulkan oleh AS ini tidak akan menyelesaikan masalah apa pun," kata seorang juru bicara misi China di PBB, seraya menambahkan negaranya mengusulkan agar Dewan Keamanan mengadopsi pernyataan ketimbang membuat resolusi sanksi, dikutip dari Reuters.