PBB: Kebijakan Perang Narkoba di Filipina Bikin Pembunuhan 'Dilindungi Hukum'

JENEWA, iNews.id - Kantor Hak Asasi PBB menyoroti kebijakan perang melawan narkoba di Filipina yang telah menewaskan puluhan ribuan jiwa. Kebijakan tersebut dinilai sebagai alat melindungi pembunuhan berkedok perang melawan obat-obatan terlarang.

Ribuan orang telah terbunuh di Filipina dalam perang melawan Narkoba sejak pertengahan 2016. Penumpasan peredaran obat-obatan terlarang yang dicanangkan oleh Presiden Rodrigo Duterte setelah memenangi pemilu memberikan wewenang pada polisi yang ditafsirkan sebagai 'izin untuk membunuh'.

Tak Peduli Hari Natal, Israel Terus Serang Gaza, Tepi Barat, Lebanon dan Suriah

Dalam pelaksanaannya, polisi tidak memerlukan surat perintah penggeledahan atau penangkapan untuk melakukan penggerebekan di rumah-rumah. Setelahnya, polisi secara sistematis memaksa terduga tersangka untuk membuat pernyataan yang memberatkan diri sendiri atau berisiko menghadapi kekuatan hukum.

Menurut laporan Kantor Hak Asasi PBB yang dipaparkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Juni ini, sebagian besar korban dalam perang narkoba adalah laki-laki dan miskin kota.

Catat Rekor, Lonjakan Infeksi Covid-19 di Filipina Capai 539 Kasus Sehari

PBB mengutip laporan tentang pembunuhan terkait narkoba yang meluas dilakukan oleh orang tak dikenal serta laporan pemerintah Filipina pada 2017 menunjukkan angka 16.355 kasus pembunuhan/

"Meskipun ada dugaan yang dapat dipercaya tentang pembunuhan di luar hukum yang meluas dan sistematis dalam konteks kampanye melawan obat-obatan terlarang, di sana ada kondisi yang mendekati impunitas atas pelanggaran semacam itu" demikian isi laporan Kantor Hak Asasi PBB dikutip dari Reuters.

"Situasi hak asasi manusia di Filipina ditandai oleh fokus menyeluruh pada ketertiban umum dan keamanan nasional, termasuk melawan terorisme dan obat-obatan terlarang."

"Angka paling konservatif, berdasarkan data pemerintah, menunjukkan bahwa sejak Juli 2016 sebanyak 8.663 orang telah terbunuh, dengan perkiraan lain hingga tiga kali lipat dari jumlah itu," lanjut isi laporan.

Pemerintah Filipina merilis jumlah 223.780 pelaku narkoba ditangkap dalam rentang pertengahan Juli 2016 sampai 2019. Namun, perang terhadap pengedar narkoba serta aturannya yang dianggap kurang jelas menimbulkan kekhawatiran banyak kasus ini dapat menjadi penangkapan sewenang-wenang.

Editor: Arif Budiwinarto