PBB: Korea Utara Masih Impor Minyak, Mobil Mewah, Robot dan Alkohol Secara Ilegal

JENEWA, iNews.id - Korea Utara (Korut), yang dikenai serangkaian sanksi oleh PBB, secara ilegal mengimpor mobil-mobil mewah dan alkohol secara terus menerus dan dalam jumlah besar. Hal itu terungkap dalam laporan tahunan yang dikirim ke Dewan Keamanan PBB, Senin (10/2/2020).

"DPRK melanggar resolusi melalui impor ilegal minyak bumi," demikian isi laporan itu, seperti dilaporkan AFP, Selasa (11/2/2020).

Baca Juga

Rusia Akan Uji Coba Senjara Nuklir jika Negara Lain Melakukannya

Laporan itu dibuat oleh para ahli yang bertanggung jawab memantau penerapan sanksi.

"Korea Utara telah meningkatkan pengadaan termasuk melalui peningkatan yang mencolok dalam jumlah tanker besar berbendera asing yang secara langsung mengirimkan (barang) ke DPRK dalam beberapa kesempatan," kata para ahli.

Baca Juga

Pantau Tingkah Laku Korut, Trump: Jika Mereka Siapkan Ultimatum, Kami Akan Membereskannya

Pada 2017, beberapa paket sanksi internasional dijatuhkan atas Korut, antara lain membatasi impor minyak dan melarang ekspor batubara, ikan, dan tekstil. Sanksi itu guna menekan Korut menghentikan program nuklir dan senjata balistiknya.

Hingga saat ini, langkah-langkah tersebut tidak berhasil.

Baca Juga

Korea Utara Sebut AS Bodoh karena Gelar Pertemuan DK PBB demi Bahas Rudal Balistiknya

Kendati demikian, Korut terus mengembangkan persenjataannya, meski ada dua pertemuan puncak tingkat tinggi digelar antara pemimpin Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Negosiasi antara Korut dan AS menemui jalan buntu, terkait keringanan sanksi dan apa yang rela dilakukan oleh Korut atas imbalan keringanan itu.

Baca Juga

Genjot Pariwisata Korut, Kim Jong Un Buka Resor Ski dan Spa Air Panas Mewah

Panel Pakar PBB menyatakan mereka menerima, seperti pada tahun sebelumnya, laporan dari AS dengan gambar dan data satelit yang mencakup periode dari 1 Januari 2019 hingga 31 Oktober.

Laporan AS menunjukkan, Korut melakukan impor minyak sulingan melebihi kuota.

"Federasi Rusia dan China meminta bukti yang lebih konklusif untuk membuat keputusan," bunyi laporan itu, yang dilihat oleh AFP.

Dokumen itu juga mencatat," DPRK terus melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB melalui ekspor komoditas maritim ilegal, terutama batu bara dan pasir."

"Pyongyang juga terus mengimpor barang-barang mewah dan barang-barang sanksi lainnya, termasuk kendaraan mewah, alkohol, dan mesin robot."

"Negara itu terus mengakses saluran perbankan internasional yang melanggar sanksi PBB, terutama dengan menggunakan perantara pihak ketiga," demikian temuan laporan itu.

"Korea Utara terus secara ilegal memperoleh mata uang virtual dan melakukan serangan dunia maya terhadap bank-bank global untuk menghindari sanksi keuangan."

China, yang kerap dicurigai membantu Korea Utara, menyatakan akan selalu setia dan serius memenuhi kewajiban internasionalnya.

"Ini terlepas dari kerugian besar yang diderita Beijing dari penerapan keputusan PBB," demikian pernyataan China, lewat perwakilan di PBB.

"Sangat penting bagi Dewan Keamanan membuat penyesuaian yang diperlukan terhadap langkah-langkah sanksi terutama di bidang-bidang yang menyangkut penghidupan warga negara Korea Utara," lanjut pernyataan itu.

China mengusulkan resolusi pada akhir 2019, bersama dengan Rusia, yang memungkinkan pencabutan sanksi tertentu, terutama di bidang perikanan dan tekstil.

Editor: Nathania Riris Michico