Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Dari Sekutu Jadi Ancaman, Kisah Pahit Imigran Afghanistan yang Berbalik Menyerang AS
Advertisement . Scroll to see content

Pejabat AS Beda Pendapat soal Rencana Israel Caplok Tepi Barat dari Palestina

Kamis, 04 September 2025 - 08:40:00 WIB
Pejabat AS Beda Pendapat soal Rencana Israel Caplok Tepi Barat dari Palestina
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump belum mencapai kata sepakat terkait rencana Israel mencaplok Tepi Barat (Foto: AP)
Advertisement . Scroll to see content

WASHINGTON, iNews.id - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump belum mencapai kata sepakat terkait rencana Israel mencaplok Tepi Barat. Rencana kontroversial itu disahkan oleh parlemen Kneseet dan ditegaskan kembali Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyusul tekanan Barat yang akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan ini. 

Portal berita AS Axios, mengutip dua sumber pejabat Israel, melaporkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan dalam pertemuan tertutup dia tidak menentang aneksasi Israel atas Tepi Barat.

Menurut Rubio, kata pejabat itu, pemerintahan Trump juga tidak akan menghalangi rencana Israel tersebut. 

Sumber pejabat Israel itu melanjutkan, utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff menganggapnya sebagai hambatan bagi kerja sama AS dengan dunia Arab yakni terkait rencana pascaperang Gaza. Selain itu pencaplokan Tepi Barat merupakan ancaman bagi kesepakatan damai Arab Saudi-Israel.

Menurut laporan Axios, Uni Emirat Arab (UEA) telah memberi tahu pemerintahan Trump bahwa pencaplokan Tepi Barat bisa merusak Perjanjian Abraham. UEA yang lebih dulu meneken perjanjian itu pada 2020 memasukkan syarat Israel tidak akan melakukan aneksasi.

"Rencana-rencana ini, jika terlaksana, akan sangat merugikan hubungan UEA-Israel. Rencana-rencana ini akan merusak visi integrasi regional yang tersisa. Dalam banyak hal, pilihan yang dihadapi Israel saat ini adalah aneksasi atau integrasi," kata sumber pejabat dari pemerintah UEA.

Departemen Luar Negeri (Deplu) AS dan Gedung Putih menolak memberikan komentar apa pun terkait laporan tersebut.

Editor: Anton Suhartono

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut