Pemerintah Thailand Pakai Semua Undang-Undang Lawan Demonstran Reformasi Negara

BANGKOK, iNews.id - Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan akan menggunakan semua undang-undang untuk melawan pengunjuk rasa yang menuntut reformasi monarki Maha Raja Vajiralongkorn.

Pengumuman itu muncul dalam sebuah pernyataan sehari setelah ribuan pengunjuk rasa melemparkan cat ke markas polisi Thailand. Aksi tersebut merupakan respons terhadap penggunaan meriam air dan gas air mata oleh polisi yang melukai puluhan demonstran pada Selasa (17/11/2020).

Baca Juga

Hamas Peringatkan Israel Berulang Langgar Gencatan Senjata Bisa Runtuhkan Kesepakatan

"Situasi tidak membaik karena ada risiko ekskalasi ke lebih banyak kekerasan. Jika tidak ditangani, itu bisa merusak negara dan monarki tercinta," kata PM Prayuth dikutip dari AFP, Kamis (19/11/2020).

"Pemerintah akan meningkatkan tindakannya dan menggunakan semua hukum, semua pasal, untuk mengambil tindakan terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum," ujarnya.

Baca Juga

Thailand Blokir Situs Porno Pornhub Picu Kemarahan Masyarakat

Tidak disebutkan apakah ini termasuk Pasal 112, yang melarang penghinaan terhadap monarki.

Opsi pakai semua UU untuk jegal demonstran sempat ditolak raja

Baca Juga

Mahasiswa Thailand Boikot Acara Wisuda Dihadiri Raja Maha Vajiralongkorn

Opsi menggunakan semua pasal untuk menjegal aksi demonstrasi anti-pemerintah sempat muncul pada awal tahun ini. Namun, tidak digunakan atas permintaan raja.

Baca Juga

Kisah Tukang Ojek Bantu Demonstran Thailand, Tumpangan Gratis dan Cegat Water Cannon

Thailand dilanda demo besar anti-pemerintah sejak Oktober lalu. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi menyebabkan puluhan orang mengalami luka tembak.

Gerakan protes yang menyerukan reformasi konstitusional pada sistem yang menurut para demonstran telah mengakar dengan kekuatan militer, telah muncul sebagai tantangan terbesar bagi pemerintah Thailand selama bertahun-tahun.

Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di parlemen untuk menekan anggota parlemen yang membahas perubahan konstitusi. Para pengunjuk rasa juga menginginkan pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha, mantan penguasa militer, dan mengekang kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Editor: Arif Budiwinarto