Pemerintahan AS Tutup, Trump Kesampingkan Opsi Status Darurat Nasional

WASHINGTON, iNews.id - Penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) kali ini merupakan yang terpanjang dalam sejarah negara itu. Per Jumat (12/1/2019), pemerintahan AS tutup selama 22 hari, mengalahkan rekor sebelumnya pada 1995-1996 atau di masa pemerintahan Bill Clinton yakni 21 hari.

Presiden Donald Trump enggan membuka pemerintahan sampai kubu Demokrat di Kongres menyetujui anggaran dana 5,6 miliar dolar AS untuk membangun tembok perbatasan dengan Meksiko.

AS Kerahkan Kapal Perang, Nigeria Isyaratkan Serangan Bakal Berlanjut

Dana tersebut sebenarnya bisa saja keluar tanpa harus melalui persetujuan Kongres jika Trump mengeluarkan status keadaan darurat nasional, tapi dia enggan menggunakan cara itu.

Salah satu alasannya, Trump ingin memberi waktu lebih kepada kubu oposisi untuk menyetujui kebijakannya soal pembangunan tembok perbatasan.

Dana Perbatasan Macet, Trump Ancam Umumkan Status Darurat Nasional

"Saya ingin memberi mereka kesempatan dan ingin melihat apakah mereka bisa bertindak secara bertanggung jawab," kata Trump, dalam wawancara dengan Fox News, sebagaimana dilaporkan kembali AFP, Minggu (13/1/2019).

Melalui Twitter pada Sabtu kemarin, Trump menegaskan tetap konsisten dan bertahan dengan keputusannya soal pembangunan tembok. Dia masih berharap kubu Demokrat datang ke Gedung Putih di akhir pekan untuk membicarakan hal ini.

Masih Berlanjut, Kini Penutupan Pemerintahan AS Berdampak pada FBI

"Demokrat bisa menyelesaikan shutdown dalam 15 menit!" katanya dalam satu cuitan, seraya menambahkan dalam cuitan berikutnya, "Kami akan keluar untuk waktu lama kecuali Demokrat pulang dari 'liburan' mereka untuk bekerja. Saya di Gedung Putih siap menandatangani!"

Namun sebagian besar anggota parlemen ke luar kota pada Jumat dan akan kembali pada Senin, sehingga negosiasi Demokrat dengan Trump kembali buntu.

Meskipun hanya sebagian, penutupan ini membuat pemerintahan federal lumpuh. Presiden menolak menandatangani anggaran untuk sebagian departemen sehingga 800.000 pegawai negeri tak mendapat gaji. Di antara mereka merupakan agen FBI, pengawas lalu lintas udara, dan staf museum.

Dalam pertemuan di Gedung Putih pada Jumat lalu, Trump mengungkap keadaan darurat nasional bisa menjadi jalan keluar. Namun dia menegaskan Kongres harus memiliki tanggung jawab menyetujui pendanaan untuk tembok perbatasan.

"Jika mereka (Demokrat) tidak melakukannya, saya akan mengeluarkan keadaan darurat nasional. Saya memiliki hak mutlak," katanya.

Namun Trump mengakui keputusannya itu bisa memicu konflik hukum yang berakhir di Mahkamah Agung.

Para penentang kebijakan mengatakan, langkah sepihak dengan mengeluarkan keadaan darurat nasional sangat berlebihan dan menciptakan presenden buruk dan berbahaya.

Editor: Anton Suhartono