Pemimpin Irak 'Tertawakan' Sanksi Baru yang Dijatuhkan AS

BAGHDAD, iNews.id - Pemimpin paramiliter Irak dan seorang politisi menertawakan sanksi keuangan yang baru-baru ini dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap mereka. AS menjatuhkan sanski pada Irak atas dugaan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

"Mereka seharusnya memberi kita kehormatan ini sejak lama," kata Qais Al Khazali, salah satu tokoh Irak, dalam sambutan kepada pendukungnya, seperti dilaporkan AFP, Senin (9/12/2019).

Baca Juga

8 Kecelakaan Pesawat yang Belum Terpecahkan, Salah Satunya Jatuh di Segitiga Bermuda

Khazali mengepalai Asaib Ahl Al Haq, sebuah faksi bersenjata pro-Iran yang membentuk cabang dari pasukan itu, yakni Hashsha Al Shaabi erat dengan pemerintah Irak.

Di bawah hukum Global Magnitsky, Departemen Keuangan AS pada Jumat lalu menuduh kelompok itu melakukan penindasan paksa, penculikan, pembunuhan, dan penyiksaan.

Sanksi itu berisi pemblokiran transaksi keuangan dan larangan perjalanan bagi mereka yang dianggap melakukan pelanggaran HAM atau korupsi.

"Saya malu. Menunjuk saya teroris! Teroris global. Apa isi daftar Departemen Keuangan ini?" ujar Khazali.

"Itu berarti uang yang kita miliki di bank-bank AS akan habis," ujarnya dengan sinis.

AS juga menjatuhkan sanksi kepada pengusaha Irak dan tokoh politik Khamees al-Khanjar, yang dituduh melakukan suap.

Dalam sebuah pernyataan, partai Khanjar mengutuk keputusan itu dan menyebut tuduhan itu sangat lucu dan tidak logis.

"Dia tidak pernah menjadi pejabat, partainya juga bukan bagian dari pemerintah," sebut partai itu, membantah tuduhan korupsi.

Khanjar merupakan tokoh Sunni berpengaruh dengan memiliki hubungan dekat di berbagai partai politik terkemuka Irak.

Belum ada komentar dari dua tokoh paramiliter lainnya yang juga dijatuhi sanksi oleh AS.

Dua tokoh itu adalah Laith Al Khazali, saudara laki-laki Qais dan juga anggota Asaib Ahl Al Haq, serta Abu Zeinab al-Lami, yang memimpin aparat keamanan Hashs.

Ini merupakan adalah gelombang kedua penjatuhan sanksi terhadap warga negara Irak yang disetujui AS di bawah pasal Global Magnitsky.

Editor: Nathania Riris Michico