Pemimpin Oposisi Inggris Keir Starmer Janji Akui Negara Palestina jika Menang Pemilu 2024

LONDON, iNews.id - Pemimpin oposisi Inggris, Keir Starmer, berjanji untuk mengakui Negara Palestina jika partainya memenangkan pemilu tahun ini dan meraih kekuasaan. Akan tetapi, dia mengatakan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan pada waktu yang tepat dalam proses perdamaian.

Pada Rabu (22/5/2024), Spanyol dan Norwegia mengumumkan bahwa mereka akan mengakui secara resmi Negara Palestina pada 28 Mei. Sementara Irlandia pada hari yang sama telah mendeklarasikan pengakuannya atas Palestina. Hal tersebut memicu kemarahan dari Israel, sehingga pemerintah zionis menarik duta besarnya dari ibu kota tiga negara tersebut.

Apa Arti Nama Zohran Kwame Mamdani, Wali Kota New York City Terpilih?

Partai Buruh pimpinan Starmer dilanda perselisihan internal mengenai kebijakannya terhadap perang di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang berujung pada invasi Israel ke wilayah kantong Palestina itu. Namun Starmer justru mendapat kritik dari beberapa pemilih tradisional Partai Buruh karena hanya secara bertahap mengubah sikap partainya ke arah mendukung gencatan senjata di Gaza.

Sikap partai itu menyebabkan 10 anggota parlemen senior Partai Buruh mundur dari posisi mereka lembaga legislatif. Sikap tersebut juga dianggap sebagai penyebab sejumlah hasil yang mengecewakan dalam pemilu lokal Inggris bulan ini di beberapa daerah dengan populasi Muslim yang besar.

Profil Sadiq Khan, Wali Kota Muslim Pertama London yang Pecah Rekor Menang 3 Periode

"Ya, saya yakin, dan menurut saya pengakuan terhadap Palestina sangatlah penting. Kita memerlukan Negara Palestina yang kuat dan berdampingan dengan Israel yang aman dan tenteram, dan pengakuan harus menjadi bagian dari itu," ujar Starmer kepada BBC, ketika ditanya apakah menurutnya Palestina harus menjadi sebuah negara.

Pemimpin Partai Buruh itu mengatakan, pengakuan atas Negara Palestina perlu dilakukan pada saat yang tepat dalam proses perdamaian. Dia beralasan, solusi dua negara sangat penting untuk perdamaian abadi di kawasan tersebut.

Sadiq Khan Kembali Terpilih Jadi Wali Kota London untuk Ketiga Kali Berturut-turut

Solusi dua negara telah lama menjadi kerangka kebijakan luar negeri Inggris dan upaya internasional untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Akan tetapi, proses perdamaian kedua negara itu sudah hampir mati selama bertahun-tahun.

Pemerintahan Partai Konservatif saat ini, serta negara-negara besar Eropa lainnya seperti Prancis dan Jerman, juga telah menyuarakan dukungan mereka secara prinsip terhadap Negara Palestina. Namun waktu pemberian pengakuan itu bagi mereka harus menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas.

Pekan ini, Partai Buruh mendukung independensi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah pengadilan itu meminta surat perintah penangkapan terhadap tiga pejabat Hamas dan dua pejabat Israel, yaitu PM Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, karena kejahatan perang. Sikap tersebut mempertajam perpecahan partai oposisi itu dengan Partai Konservatif yang berkuasa.

Partai Konservatif menyatakan ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk meminta surat perintah penangkapan. Pemerintahan Perdana Menteri Rishi Sunak juga menganggap keputusan mahkamah itu tidak akan membantu mengeluarkan para tawanan Israel dari Gaza, memasukkan bantuan kemanusiaan, atau melaksanakan gencatan senjata yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Editor: Ahmad Islamy Jamil