Pemimpin Oposisi Israel Peringatkan Netanyahu agar Tak Nekat Serang Iran

TEL AVIV, iNews.id - Pemimpin oposisi IsraelGadi Eisenkot memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak melancarkan serangan militer baru terhadap Iran sebelum pemerintahan baru terbentuk. Peringatan itu disampaikan di tengah laporan bahwa militer Israel telah diperintahkan meningkatkan persiapan menghadapi kemungkinan perang baru dengan Teheran.

Eisenkot bahkan secara terbuka mempertanyakan legitimasi politik Netanyahu untuk mengambil keputusan militer besar. Dia menilai pemerintahan sementara yang dipimpin Netanyahu sudah kehilangan kepercayaan mayoritas anggota parlemen Israel atau Knesset.

Baca Juga

Bukan Netanyahu, Presiden Israel Isaac Herzog Tunjuk Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan

"Anda saat ini memimpin pemerintahan transisi yang tidak lagi mendapat kepercayaan Knesset. Hanya 46 anggota parlemen yang masih mendukung kelanjutan jabatan Anda sebagai perdana menteri," kata Eisenkot dalam surat kepada Netanyahu, dikutip Jumat (13/11/2026).

Peringatan tersebut muncul menjelang rapat kabinet keamanan Israel yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/11/2026). Pertemuan ini menjadi sorotan karena kabinet dilaporkan telah menginstruksikan militer meningkatkan persiapan menghadapi kemungkinan serangan terhadap Iran.

Baca Juga

Pemimpin Oposisi Israel Tuduh Netanyahu Ingin Kudeta Hasil Pemilu

Stasiun televisi publik Israel KAN melaporkan, rapat tersebut akan menjadi pertemuan pertama kabinet keamanan sejak 5 Oktober lalu.

Eisenkot, yang ditugaskan Presiden Isaac Herzog membentuk pemerintahan Israel berikutnya, meminta Netanyahu menahan diri dari operasi militer yang tidak diperlukan sampai pemerintahan baru terbentuk.

Baca Juga

Pemimpin Oposisi Israel Tak Sudi Gabung dengan Netanyahu sekalipun Dibujuk Trump

Dia juga mempersoalkan keputusan pemerintah yang menolak permintaannya untuk mendapatkan pengarahan operasional militer sebagaimana lazim dilakukan.

Selain itu, Eisenkot mempertanyakan upaya pemerintah menunda rapat Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset hingga pekan depan.

"Saya tidak akan membiarkan kekosongan pengawasan terhadap pemerintahan yang telah kehilangan kepercayaan Knesset," tegasnya.

Kantor Netanyahu Balas Serang Eisenkot

Surat Eisenkot langsung memancing reaksi keras dari kantor perdana menteri Israel. Dalam pernyataan resmi, kantor Netanyahu menyebut langkah tersebut sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan upaya terang-terangan mempolitisasi persoalan keamanan.

Di sisi lain, kalangan oposisi khawatir Netanyahu justru akan menggunakan kemungkinan perang baru dengan Iran untuk menciptakan situasi darurat nasional.

Skenario tersebut dinilai bisa membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan persatuan yang melibatkan Netanyahu dan Eisenkot. Namun, Eisenkot menentang pembentukan pemerintahan semacam itu.

Kecurigaan oposisi semakin menguat setelah Netanyahu menyampaikan pernyataan kepada wartawan di gedung Knesset, Rabu (11/11/2026).

"Pembentukan pemerintahan persatuan dimungkinkan, karena rakyat tahu bagaimana bersatu dalam masa-masa sulit," ujar Netanyahu.

Israel Bersiap Hadapi Kemungkinan Perang Baru

Di tengah perseteruan politik tersebut, laporan mengenai peningkatan kesiapan militer Israel terhadap Iran menambah ketegangan di Timur Tengah.

Israel dan Iran sebelumnya telah terlibat dalam dua perang sejak Juni 2025. Dalam konflik tersebut, Iran membalas serangan Israel dengan meluncurkan rudal balistik dan drone ke wilayah Israel.

Amerika Serikat (AS) dan Israel selama ini menuduh Iran mengembangkan program nuklir dan rudal yang mengancam keamanan Israel serta negara-negara sekutu Washington di kawasan Timur Tengah.

Teheran berulang kali membantah tuduhan tersebut. Iran menegaskan program nuklirnya bertujuan damai dan tidak dimaksudkan untuk mengembangkan senjata nuklir maupun mengancam negara lain.

Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai keputusan Israel untuk melancarkan serangan baru. Namun, rencana rapat kabinet keamanan pada akhir pekan ini menjadi perhatian karena berlangsung bersamaan dengan meningkatnya ketegangan politik di dalam negeri.

Editor: Anton Suhartono