Pengadilan Kriminal Internasional Perintahkan Tangkap Vladimir Putin, Kremlin: Keterlaluan dan Tak Dapat Diterima

AMSTERDAM, iNews.id - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin pada hari Jumat (17/3/2023). Putin dituduh melakukan kejahatan perang deportasi ilegal anak-anak dari Ukraina.

Mengutip Reuters, Putin tercatat sebagai presiden ketiga yang dikeluarkan surat perintah penangkapan oleh ICC, setelah Omar al-Bashir dari Sudan dan Muammar Gaddafi dari Libya.

Baca Juga

Kisah PM China Lolos dari Pesawat Maut yang Meledak di Langit Natuna Indonesia

Pasukan Rusia dituduh melakukan berbagai pelanggaran selama invasi ke Ukraina, termasuk oleh badan investigasi mandat PBB yang menggambarkan tentara membuat anak-anak menonton orang yang dicintai diperkosa.

ICC mengeluarkan surat perintah atas dugaan deportasi anak-anak yang tidak sah dan pemindahan orang yang tidak sah dari wilayah Ukraina ke Rusia.

Baca Juga

Bandara di Kota Kelahiran Vladimir Putin Setop Semua Penerbangan, Ada Apa?

Rusia disebut tidak menyembunyikan program yang membawa ribuan anak Ukraina ke Rusia, tetapi menampilkan sebagai kampanye kemanusiaan untuk melindungi anak yatim piatu dan anak-anak terlantar di zona konflik.

Jaksa ICC, Karim Khan mulai menyelidiki kemungkinan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Ukraina setahun yang lalu. Dia menyoroti selama perjalanan ke Ukraina, dimana dia melihat dugaan kejahatan terhadap anak-anak dan penargetan infrastruktur sipil.

Baca Juga

Vladimir Putin Sebut Rusia Telah Beralih ke Asia, Ini Maksudnya

Meskipun tidak mungkin Putin akan diadili dalam waktu dekat, surat perintah itu menandakan bahwa Putin dapat ditangkap dan dikirim ke Den Haag jika bepergian ke negara anggota ICC mana pun.

Baca Juga

Vladimir Putin: Tak Mungkin Mengalahkan Rusia!

"Ini membuat Putin menjadi paria. Jika dia bepergian, dia berisiko ditangkap. Ini tidak pernah hilang, Rusia tidak dapat memperoleh keringanan sanksi tanpa mematuhi surat perintah," ujar Duta Besar AS untuk masalah kejahatan perang di bawah mantan Presiden Barack Obama, Stephen Rapp dikutip, Sabtu (18/3/2023).

Sementara, Rusia telah berulang kali membantah tuduhan bahwa pasukannya telah melakukan kekejaman selama invasi, yang disebut sebagai operasi militer khusus. Langkah hukum tersebut memicu amarah dari Moskow.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Rusia bukan pihak dalam Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional.

Lalu, Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov menyatakan, Rusia keterlaluan dan tidak dapat diterima dan setiap keputusan pengadilan batal dan tidak berlaku sehubungan dengan Rusia.

Selain itu, ICC juga mengeluarkan surat perintah untuk Maria Lvova-Belova, Komisioner Rusia untuk hak anak, atas tuduhan yang sama.

Editor: Aditya Pratama