Pengadilan Malaysia Batalkan 16 Hukum Syariat Islam di Kelantan, Kenapa?

KUALA LUMPUR, iNews.id – Pengadilan Malaysia, Jumat (9/2/2024), membatalkan belasan hukum syariat Islam yang diberlakukan Negara Bagian Kelantan dengan alasan tidak konstitusional. Majelis hakim Pengadilan Federal tak mempermasalahkan muatan dari hukum syariat tersebut melainkan kewenangan otoritas negara bagian dalam membuat hukum sendiri.

Delapan dari sembilan hakim Pengadilan Federal memutuskan 16 undang-undang (UU) dalam hukum pidana syariah Kelantan batal dan tidak sah. Hukum tersebut mengatur soal kriminalisasi terhadap kejahatan sodomi, inses atau hubungan seks sedarah, perjudian, pelecehan seksual, serta penodaan tempat ibadah.

Jet Tempur F-16 Skuadron Elite AS Jatuh dan Meledak, Penyebabnya Masih Misterius

Ketua Hakim Maimun Tuan Mat dalam putusannya mengatakan, Kelantan, wilayah yang berbebatasan dengan Thailand itu, tidak memiliki kewenangan untuk membuat UU tersebut. Alasannya, jenis-jenis kejahatan itu sudah berada di bawah wewenang parlemen dalam membuat UU.

“Inti dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah hal-hal yang berada di bawah daftar federal yang hanya bisa dibuat oleh parlemen,” katanya, dikutip dari Reuters.

Ajaib! Malaysia Pangkas Separuh Hukuman Mantan PM Najib Razak, Denda juga Didiskon 76 Persen

Dia menegaskan kasus ini tidak ada hubungannya dengan posisi Islam di Malaysia, melainkan sebatas kewenangan siapa yang berhak membuat hukum.

“Dilihat dari sikap ini, tidak muncul persoalan yang tidak menjunjung tinggi Islam atau peradilan syariah,” ujarnya.

Sosok Sultan Ibrahim, Raja Baru Malaysia yang Gemar Koleksi Mobil dan Motor Mewah

Gugatan ini diajukan oleh seorang pengacara asal Kelantan dan putrinya terhadap undang-undang syariat Islam yang disahkan sejak 2021.

Malaysia memiliki sistem hukum dua jalur, yakni hukum pidana Islam dan hukum keluarga yang berlaku bagi umat Islam serta hukum sekuler. Hukum Islam dibuat oleh parlemen negara bagian, sedangkan hukum sekuler oleh parlemen pusat atau Majelis Rakyat.

Kelantan diperintah oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS) yang menerapkan syariat Islam lebih ketat dibandingkan wilayah lainnya di Malaysia. Popularitas PAS meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tengah meningkatnya konservatisme Islam di kalangan mayoritas etnis Melayu Muslim.

Sementara itu petugas kepolisian memperketat pengamanan di sekitar kompleks pengadilan Putrajaya saat hakim membacakan putusannya. Sekitar 1.000 demonstran berkumpul di luar untuk memprotes kasus tersebut..

Menteri Agama Malaysia Mohd Na'im Mokhtar mengatakan, otoritas agama Islam pemerintah akan mengambil langkah cepat untuk memperkuat pengadilan syariah. Dia menegaskan peradilan Islam tetap dilindungi oleh konstitusi federal.

Pejabat Kelantan Mohamed Fazli Hassan mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan tersebut. Pemerintah negara bagian akan berkonsultasi dengan penguasa kerajaan Sultan Muhammad V mengenai keputusan tersebut dan soal hukum Islam lebih lanjut.

Di Malaysia, 9 dari 13 negara bagian dipimpin oleh raja yang bertindak sebagai pelindung hukum Islam.

Editor: Ahmad Islamy Jamil