Penyebab Demo Rusuh Prancis, Efisiensi Anggaran Pemerintah hingga Naikkan Pajak

Kamis, 11 September 2025 - 10:29:00 WIB

Lebih dari 200.000 orang turun ke jalan di penjuru negara itu menentang rencana efisiensi anggaran (Foto: AP)

PARIS, iNews.id - Prancis diguncang demonstrasi besar-besaran, Rabu (10/9/2025). Lebih dari 200.000 orang turun ke jalan di penjuru negara itu menentang rencana efisiensi anggaran oleh pemerintah.

Perdana Menteri Francois Bayrou yang digulingkan pada Selasa (9/9/2025) melalui mosi tidak percaya, pada Juli lalu mengumumkan rencana untuk mengurangi defisit Prancis lebih dari 43 miliar euro pada 2026 atau menjadi 4,6 persen dari PDB saat ini, 5,4 persen.

Penyanyi AS Ini Tuntut Cerai setelah Klaim Tanpa Sadar Dinikahi Sultan Malaysia

Selain itu Bayrou juga akan menaikkan pajak untuk orang kaya Prancis pada 2026.

Kebijakan kontroversialnya adalah membatalkan rencana untuk menaikkan dana pensiun serta tunjangan sosial agar sesuai dengan inflasi.

Heboh Kepala Babi Bertulis "Macron" Dikirim ke 9 Masjid Prancis, Ada Apa?

Pemerintahannya juga berencana memangkas belanja kesehatan sebesar 5 miliar euro dan belanja pemerintah daerah sebeaar 5,3 miliar euro pada tahun yang sama.

Sementara itu Kementerian Pertahanan akan mendapat tambahan anggaran 3,5 miliar euro.

Prancis bakal Akui Palestina, RI Ajak Negara Lain Bergabung

Kebijakan-kebijakan Bayrou itu memicu amarah warga hingga puncaknya pada Rabu kemarin. Demonstran memblokir jalan dan menutup sarana transportasi.

Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau mengatakan otoritas penegak hukum melakukan sekitar 50 operasi untuk membuka kembali fasilitas-fasilitas penting yang diblokir pengunjuk rasa. Fasilitas-fasilitas penting yang ditutup mencakup jalan raya dan sarana transportasi.

Aksi pemblokiran jalan dan membakar ban di jalanan banyak kota Prancis menyebabkan kemacetan lalu lintas selama berjam-jam.

Lebih dari 700 unjuk rasa dengan slogan "Blokir Semuanya" diperkirakan terjadi di seluruh Prancis pada Rabu. Karena kurangnya organisasi terpusat dan format terpadu untuk menyelenggarakan demonstrasi, pihak berwenang khawatir akan munculnya kerusuhan.

Editor: Anton Suhartono