Perang Antarsuku Pecah Bulan Ini, 145 Orang Tewas

KHARTOUM, iNews.id - Perang antarsuku antara dua provinsi di Sudan pecah dan menewaskan 145 orang bulan ini. Sementara korban luka mencapai 180 orang.

Data ini disampaikan PBB pada Selasa (14/6/2022). Kekerasan yang terjadi di Provinsi Darfur Barat dan Kordofan Selatan menjadi yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir.

AS Tetapkan Arab Saudi Berstatus Sekutu Non-NATO, Berikut 4 Keuntungannya

Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, OCHA, serangan kekerasan terbaru meletus di Kota Kulbus, Darfur Barat, pekan lalu. Kekerasan dipicu atas sengketa tanah antara suku-suku Arab dan Afrika. Milisi Arab lokal kemudian menyerang beberapa desa di daerah itu.

"Sebanyak 126 orang tewas. Sebanyak 101 dari Suku Gimir dan 25 dari Suku Rizeigat Arab. Lebih dari 130 lainnya, sebagian besar dari suku non-Arab, terluka dalam bentrokan selama seminggu," kata OCHA dalam pernyataannya.

Nelayan Suku Bajo Menyelam Tanpa Alat Bantu Pernapasan Berburu Gurita

OCHA menambahkan, sedikitnya 25 desa di daerah Kulbus diserang, dijarah dan dibakar. Sekitar 50.000 orang terpaksa meninggalkan rumah di Darfur Barat dan Darfur Utara tempat bentrokan menyebar.

Sementara di Kordofan Selatan, setidaknya 19 orang dilaporkan tewas. Sebanyak 54 lainnya terluka dalam bentrokan suku yang terpisah awal bulan ini.

Ekspresi Bahagia Nelayan Suku Bajo Menerima Sertifikat Tanah Gratis

Kekerasan di Kota Abu Jubayhah selama tiga hari, bermula dari perampokan tuk tuk, kendaraan roda tiga, pada 5 Juni. Pertempuran itu membuat lebih dari 15.000 orang mengungsi setelah enam lingkungan di kota itu dibakar.

OCHA mengatakan, pertempuran mereda setelah pengerahan pasukan ke daerah tersebut. Pihak berwenang mengumumkan jam malam minggu lalu, tetapi situasinya tetap tegang.

Pertempuran minggu lalu merupakan yang terbaru dari kekerasan suku di Darfur. Kekerasan itu mempertanyakan keputusan Dewan Keamanan PBB tahun lalu untuk membongkar mandat pasukan penjaga perdamaian bersama PBB-Uni Afrika di wilayah tersebut.

Situasi keamanan di Sudan memburuk apalagi setelah kudeta militer yang dilakukan pada Oktober lalu. Pengambilalihan itu mengubah transisi singkat negara itu ke pemerintahan demokratis setelah pemberontakan rakyat memaksa militer menggulingkan otokrat lama Omar al-Bashir pada April 2019.

Konflik Darfur dimulai pada 2003 ketika Etnis Afrika memberontak dan menuduh pemerintah yang didominasi Arab di Khartoum melakukan diskriminasi. Pemerintah Al-Bashir dituduh membalas dengan mempersenjatai suku-suku Arab nomaden lokal dan melepaskan milisi yang dikenal sebagai janjaweed pada warga sipil di sana. Namun tuduhan itu telah dibantahnya.

Al-Bashir yang telah dipenjara di Khartoum sejak digulingkan dari kekuasaan pada 2019, didakwa lebih dari satu dekade lalu oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Darfur.

Editor: Umaya Khusniah