Perang Sudan Paksa 450.000 Anak Tinggalkan Rumah

NEW YORK, iNews.id – Sedikitnya 450.000 anak di Sudan terpaksa meninggalkan rumah mereka karena pertempuran yang sedang berlangsung di negara mereka. Hal itu disampaikan oleh Badan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), akhir pekan ini.

Konflik berminggu-minggu antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah membuat 82.000 anak melarikan diri ke negara-negara tetangga. Sementara sekitar 368.000 anak lainnya mengungsi di dalam negeri.

Baca Juga

Polusi Udara Melanda New Delhi, Warga Serukan Demonstrasi Massal

“Konflik brutal di Sudan telah menimbulkan korban anak-anak di negara itu. Ribuan anak mengalami peristiwa yang sangat traumatis atau terusir dari rumah mereka untuk mencari keamanan,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell.

Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR), lebih dari 164.000 warga Sudan mencari perlindungan di Republik Afrika Tengah, Chad, Mesir, Ethiopia, Libya, dan Sudan Selatan, sejak aksi kekerasan meletus pada 15 April 2023. UNICEF juga memperingatkan bahwa musim hujan dapat meningkatkan risiko penyakit.

Baca Juga

Wagner Rusia Tegaskan Tidak Ikut Perang dan Terlibat Politik di Sudan

Pada Kamis malam (11/5/2023), pihak-pihak yang bertikai di Sudan menandatangani komitmen untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

Sejak 15 April lalu, lebih dari 550 korban tewas dan ribuan lainnya luka-luka dalam konflik militer Sudan. Pertempuran itu melibatkan dua jenderal yang bersaing, yaitu panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dan komandan RSF Mohammed Hamdan "Hemedti" Dagalo.

Baca Juga

604 Orang Tewas akibat Konflik di Sudan, 5.000 Lebih Luka

Konflik itu dipicu ketidaksepakatan yang muncul dalam beberapa bulan terakhir di antara kedua pihak tentang integrasi RSF ke angkatan bersenjata. Masalah integrasi itu menjadi syarat utama dari perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Baca Juga

Jokowi: 969 WNI Telah Dievakuasi dari Sudan

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak musim gugur 2021. Ketika itu, militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai kudeta.

Masa transisi, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, semestinya dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.

Editor: Ahmad Islamy Jamil