Permukiman Ilegal Israel Sumber Pelanggaran HAM Terhadap Palestina

NEW YORK, iNews.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pembangunan permukiman ilegal oleh Israel merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina. Hal itu dia sampaikan dalam diskusi informal di sidang Dewan Keamanan PBB.

"Kegiatan pemukiman merupakan sumber dan penyebab dari kebijakan melanggar hukum serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina," ujar Retno, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), seperti dikutip kantor berita Antara, Jumat (10/5/2019).

PM Australia Umumkan Rencana Beli Senjata dari Masyarakat setelah Serangan Bondi

Pernyataan tersebut disampaikan Retno di hadapan anggota DK PBB saat memimpin pertemuan informal dalam format "Arria Formula" dengan tema "Permukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian".

Pertemuan tersebut diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan, dan dihadiri oleh Menlu Palestina Riyad Al Maliki.

Pada kesempatan itu, Al Maliki menyampaikan bahwa selama beberapa dekade hingga saat ini, rakyat Palestina telah menjadi sasaran kebijakan Israel yang bertujuan menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri.

"Pengungsi Palestina merupakan situasi pengungsi terbesar dan paling berlarut-larut di dunia, dan orang-orang Palestina terus menanggung pendudukan terpanjang dalam sejarah kontemporer," kata Al Maliki.

Sementara itu, Retno berpendapat pembangunan permukiman ilegal oleh Israel telah direncanakan dengan cara yang konstan, strategis, dan sistematis dan mengakibatkan bencana kemanusiaan.

Dia menilai bahwa pemukiman ilegal bertujuan untuk secara paksa mengubah komposisi demografis, karakter, dan status wilayah Palestina yang diduduki.

"Ini jelas merupakan masalah hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan. Kegiatan (pemukiman) ilegal semacam itu di Yerusalem Timur yang diduduki (Israel) juga memicu konflik agama, dan dengan demikian menjadi ancaman bagi perdamaian internasional," tutur Retno.

"Jika tetap tidak terkendali, ini bisa menghasilkan siklus konflik dan kekerasan yang tak terhentikan," lanjutnya.

Untuk itu, Retno menekankan penyelesaian masalah permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina layak mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB.

"Tidak ada tindakan bukanlah suatu pilihan. Ini tentang kredibilitas Dewan Keamanan PBB," ucapnya.

Pertemuan "Arria Formula” merupakan salah satu bentuk pertemuan informal Dewan Keamanan PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar sebagai narasumber melalui dialog interaktif.

Penyelenggaraan pertemuan khusus mengenai Palestina dalam format Arria Formula di bawah Presidensi Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam keanggotaannya di DK PBB.

Diskusi informal tersebut dihadiri oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.

Editor: Nathania Riris Michico