PM Hun Sen Pastikan China Tak Punya Hak Eksklusif atas Pangkalan AL Kamboja
PHNOM PENH, iNews.id – Pemerintah Kamboja memastikan China tidak akan memiliki akses eksklusif ke pangkalan angkatan laut negara Asia Tenggara itu. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, menjawab kekhawatiran Amerika Serikat terkait kemungkinan masuknya aset militer China ke pangkalan militer milik Kamboja.
Bulan lalu, Kamboja merobohkan fasilitas militer yang didanai AS di Pangkalan AL Ream. Pangkalan militer itu berada di lokasi strategis di Teluk Thailand, tepatnya di Kota Sihanoukville, bagian barat daya Kamboja. Fasilitas tersebut menyediakan akses siap pakai ke Laut China Selatan—perairan yang diperebutkan oleh Tiongkok dan banyak negara di Asia Tenggara.
“Negara lain juga dapat meminta izin untuk merapatkan kapal (ke Pangkalan AL Ream), mengisi bahan bakar kembali, atau mengadakan latihan (bersama) dengan Kamboja,” kata Hun Sen dalam pidato pada upacara pembukaan taman hiburan milik China di dekat Ibu Kota Phnom Penh, Rabu (7/10/2020), seperti dilansir AFP.
Lembaga kajian asal AS, Center for Strategic and International Studies (CSIS), belum lama ini menerbitkan sejumlah foto citra satelit yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kamboja bulan lalu meruntuhkan sebuah bangunan yang didirikan AS di Pangkalan Angkatan Laut Ream. Departemen Pertahanan AS (Pentagon) pada tahun lalu sempat bertanya ke Kamboja ihwal alasan negara itu menolak tawaran renovasi bangunan tersebut.
Penolakan itu memunculkan spekulasi bahwa militer China akan membangun sarana di pangkalan Angkatan Laut Kamboja. Pentagon, pusat komando militer AS itu, pada Jumat (2/10/2020) menyatakan, mereka memperhatikan laporan yang menyebut bangunan pusat strategi Angkatan Laut Kamboja, yang didanai AS, telah dirobohkan. AS pun telah meminta penjelasan dari Pemerintah Kamboja.
“Kami khawatir perobohan bangunan itu terkait dengan rencana Pemerintah Kamboja yang akan menampung aset militer Republik Rakyat China berikut pasukannya di Pangkalan Angkatan Laut Ream,” kata Petagon lewat pernyataan tertulis dikutip Reuters, Minggu (4/10/2020) WIB.
The Wall Street Journal tahun lalu pernah melaporkan tentang rancangan kesepakatan rahasia yang memungkinkan China untuk merapatkan kapal perangnya di pangkalan Ream. Akan tetapi, Pemerintah Kamboja pada Juni lalu menyangkal laporan tersebut, menegaskan bahwa negara itu tetap mempertahankan kebijakan luar negeri yang independen.
Kamboja menyatakan, fasilitas yang dirobohkan itu hanya dipindahkan sekitar 30 kilometer ke utara Ream karena telah melampaui bekas situsnya.
PM Hun Sen telah berulang kali berkeras bahwa konstitusi Kamboja melarang pangkalan militer asing berada di dalam wilayah negaranya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menjauh dari AS setelah Washington DC mengkritik dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintahnya.
Editor: Ahmad Islamy Jamil