PM Inggris Sunak Pecat Ketua Partai Konservatif Nadhim Zahawi akibat Skandal Pajak

LONDON, iNews.id - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memecat Ketua Partai Konservatif, Nadhim Zahawi akibat skandal pajak. Ini merupakan skandal terbaru yang menimpa salah satu menteri utama Sunak. 

Zahawi dipecat pada Minggu (29/1/2023) setelah penyelidikan menemukan adanya pelanggaran serius dengan tidak terbuka tentang penyelidikan pajak. 

Baca Juga

Thailand dan Kamboja Berkonflik Lagi, 4 Tentara Bangkok Terkena Ledakan Ranjau

"Menyusul selesainya penyelidikan Penasihat Independen, jelas telah terjadi pelanggaran serius terhadap Kode Menteri. Akibatnya, saya telah memberi tahu Anda tentang keputusan saya untuk mengeluarkan Anda dari posisi Anda di pemerintahan," kata Sunak dalam surat kepada Zahawi.

Awalnya, Sunak membela Zahawi sebelum memerintahkan penasihat independen untuk menyelidiki urusan pajaknya.

Baca Juga

PM Inggris Rishi Sunak Didenda karena Tak Pakai Sabuk Pengaman dalam Mobil

Penasihat independen Sunak, Laurie Magnus mengatakan, Zahawi tidak menyatakan jika urusan pajaknya sedang diselidiki ketika sempat diangkat menjadi menteri keuangan tahun lalu. Dia juga tak mengungkapkan rinciannya ketika Sunak mengangkatnya ke jabatannya saat ini.

"Saya minta maaf kepada keluarga saya atas kerugian yang telah mereka tanggung," kata Zahawi.

Baca Juga

Kunjungan Kerja ke Solo, Dubes Inggris Sebut Tertarik Kerja Sama Bidang Teknologi dan Digital

Seorang anggota parlemen Konservatif yang enggan menyebut nama mengatakan pemecatan Zahawi jelas keputusan yang tepat. Bahkan Zahawi seharusnya mengundurkan diri untuk menghindari rasa malu."

"Hukuman kepada satu orang adalah arah tegas bagi orang lain," katanya. 

Oposisi Partai Buruh mengatakan Sunak telah menunjukkan kelemahan dalam menangani kasus ini. 

"Penting bagi kita sekarang untuk mendapatkan jawaban atas apa yang diketahui Rishi Sunak dan kapan dia mengetahuinya," kata juru bicara pendidikan Partai Buruh, Bridget Phillipson, di hari yang sama. 

Pemecatan Zahawi terjadi ketika pemerintah Sunak, menghadapi inflasi yang tinggi selama puluhan tahun dan gelombang pemogokan sektor publik. 

Editor: Umaya Khusniah