PM Israel Netanyahu Rilis Rencana Pasca-Perang Gaza, AS dan PBB Menolak

TEL AVIV, iNews.id - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempresentasikan rencana pasca-perang di Jalur Gaza kepada kabinet keamanan, Kamis (22/2/2024) malam. Bagian dari rencana itu adalah memberikan kekebalan hukum kepada tentara Israel untuk melakukan tindakan apa pun di wilayah kantong-kantong Palestina.

Surat kabar The Times of Israel (ToI) mengutip, rencana pasca-perang bertajuk “The Day After Hamas” itu mencakup pembubaran faksi perlawanan Hamas dan Jihad Islam serta membentuk pemerintahan baru di Gaza yang dijalankan oleh penduduk yang tidak terkait dengan pemerintahan atau entitas yang mendukung terorisme.

Baca Juga

Thailand Desak Pengumuman Gencatan Senjata Sepihak dari Kamboja

“Dokumen prinsip-prinsip perdana menteri mencerminkan konsensus publik yang luas mengenai tujuan perang dan penggantian kekuasaan Hamas di Gaza dengan alternatif sipil,” bunyi pernyataan kantor Perdana Menteri Israel.

Rencana tersebut juga memberikan kebebasan tanpa batas kepada tentara Israel untuk beroperasi di Gaza setelah perang berakhir.

Baca Juga

Rusia Salahkan AS atas Pembantaian Warga Gaza oleh Israel

“Rencana tersebut menyatakan bahwa Israel akan melanjutkan proyek yang sudah berjalan untuk membangun zona penyangga keamanan di sisi perbatasan Palestina,” demikian isi laporan ToI.

Zona penyangga akan tetap eksis selama masih ada kebutuhan keamanan.

Baca Juga

AS Bela Israel di Sidang Mahkamah Internasional

Dokumen yang diberikan kepada anggota kabinet keamanan itu juga menegaskan Israel tetap mempertahankan kendali keamanan atas seluruh wilayah barat Yordania, termasuk Tepi Barat dan Gaza.

Secara keseluruhan, rencana pasca-perang Netanyahu tak sejalan dengan penerapan solusi dua negara atau pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berhak menentukan nasib sendiri.

Baca Juga

Brutal, Israel Bom Penampungan Lembaga Kemanusiaan Doctors without Borders di Gaza

Beberapa jam setelah dokumen terungkap, berbagai tanggapan muncul, termasuk dari sekutu Barat, seperti Amerika Serikat (AS).

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat tidak sesuai dengan hukum internasional. Ini juga menandakan kembalinya kebijakan lama AS di masa pemerintahan sebelumnya, Donald Trump.

Baca Juga

Pakar PBB Ungkap Tentara Israel Perkosa dan Bunuh Perempuan Palestina di Gaza

Kecaman juga datang dari Markas Besar PBB, New York. Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, rencana pasca-perang Netanyahu untuk Gaza bertentangan dengan solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

"Kami jelas telah melihat laporan-laporan itu. Pertama dan terpenting, perlu diulangi, kita sekali lagi menyerukan gencatan senjata kemanusiaan, akses kemanusiaan yang lebih besar serta pembebasan sandera segera dan tanpa syarat," kata Dujarric.

Dia juga menegaskan, Guterres menggarisbawahi dan menegaskan kembali bahwa setiap solusi berkelanjutan untuk perdamaian jangka panjang harus berada dalam kerangka solusi dua negara, diakhirinya pendudukan, serta pembentukan negara merdeka yang demokratis dan saling berdekatan, negara Palestina yang berdaulat dan layak di mana Gaza menjadi bagian integralnya sejalan dengan hukum internasional, resolusi PBB terkait, dan perjanjian bilateral yang ada.

Editor: Anton Suhartono