PM Israel Netanyahu Tegaskan Menolak Negara Palestina

TEL AVIV, iNews.id - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan penolakan segala bentuk pembentukan negara Palestina. Hal itu disampaikannya sehari sebelum Dewan Keamanan PBB melakukan voting atas draf resolusi perdamaian Gaza yang diusulkan Amerika Serikat (AS), Senin (17/11/2025) waktu New York.

Pernyataan tegas Netanyahu ini muncul di tengah tekanan diplomatik intens, di mana Israel disebut sedang berusaha mengubah sejumlah frasa sensitif dalam draf tersebut, khususnya bagian yang menyebutkan “penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina.”

Baca Juga

Modus Pengantin Pesanan Targetkan Wanita Indonesia, KJRI Guangzhou Pulangkan WNI Korban

Netanyahu: Sikap Saya Tidak Berubah

Dalam rapat kabinet pada Minggu (16/11/2025), Netanyahu menegaskan kembali bahwa posisi Israel terhadap kenegaraan Palestina tetap sama seperti selama bertahun-tahun.

“Penolakan saya terhadap pembentukan negara Palestina tidak berubah,” ujarnya.

Dia menegaskan, Gaza harus tetap berada di bawah kendali keamanan Israel, dengan syarat utama yaitu Gaza harus didemiliterisas dan Hamas harus dibubarkan sepenuhnya.

Netanyahu mengatakan telah menentang upaya internasional untuk mendorong pembentukan negara Palestina sepanjang karier politiknya, termasuk menghadapi tekanan kuat dari dalam dan luar negeri.

Israel Tekan AS Ubah Draf Resolusi PBB

Laporan stasiun TV Israel, KAN, menyebut Israel melakukan lobi diplomatik menit terakhir untuk memaksa AS memperhalus kalimat dalam draf resolusi DK PBB. Tel Aviv tidak ingin redaksi tersebut memberikan legitimasi baru menuju berdirinya negara Palestina.

Para pejabat Israel, termasuk ajudan Netanyahu dan diplomat senior Kemlu Israel, disebut berdiskusi intens dengan tim Presiden AS Donald Trump serta pemimpin beberapa negara Arab untuk memodifikasi teks itu.

Israel menilai frasa yang membuka peluang kenegaraan Palestina dapat menimbulkan “hasil politik yang tidak terduga” dan berpotensi membahayakan kepentingannya.

Isi Draf yang Dianggap Mengarah pada Negara Palestina

Draf resolusi AS memuat sejumlah poin yang dikeluhkan Tel Aviv, antara lain:

• Kemungkinan jalan menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi sesuai syarat AS.
• Dialog politik Israel-Palestina yang dipelopori AS untuk membangun “cakrawala politik” bagi koeksistensi damai.
• Pengerahan pasukan multinasional di Gaza untuk menstabilkan wilayah, menggantikan pemerintahan Hamas, serta mengisi kekosongan pasukan Israel.
• Pembentukan kepolisian Palestina terlatih untuk mengamankan Gaza dan perbatasannya.

Poin-poin tersebut membuat Israel semakin waspada, terlebih banyak pejabat senior, seperti Menteri Pertahanan Israel Katz, Menlu Gideon Saar, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, secara terbuka menolak konsep negara Palestina.

Pengakuan Negara Palestina Meningkat di Dunia

Ironisnya, penolakan keras Israel terjadi saat tren global justru bergerak ke arah sebaliknya. Perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober 2023 dinilai memberikan momentum baru bagi kampanye pengakuan negara Palestina.

Dalam Sidang Umum PBB ke-80 pada September lalu, 10 negara termasuk Prancis, Inggris, dan Australia, secara resmi mengakui Palestina, menambah daftar negara pendukung menjadi 160 dari 193 anggota PBB.

Hal ini memperkuat posisi internasional Palestina, sekaligus menambah tekanan terhadap Tel Aviv.

Editor: Anton Suhartono