PM Jepang Takaichi: Saya Bekerja 3-4 Jam Lebih Lama daripada PM Laki-Laki

TOKYO, iNews.id - Perdana Menteri JepangSanae Takaichi menyebut dirinya bekerja lebih lama dalam sehari dibandingkan perdana menteri sebelumnya yang semuanya laki-laki. Ini karena Takaichi masih harus melakukan pekerjaan rumah sebagai seorang istri, sebelum dan sesudah bekerja.

Menurut Takaichi, dia menghabiskan 3 hingga 4 jam lebih lama dibandingkan para pendahulunya dalam bekerja di kantor dan rumah.

Baca Juga

PM Jepang Takaichi Kisahkan Rumah Dinasnya Angker, Ada Kecoak Juga

"Di pagi hari, saya mandi, menyiapkan sarapan, lalu mencuci piring, belum lagi merias wajah," kata perdana menteri perempuan pertama Jepang itu yang menjabat sejak 2025, dalam pidatonya di parlemen, Rabu (14/10/2026).

Sebagai sosok gila kerja, Takaichi pernah mengatakan hanya tidur 2 hingga 4 jam setiap malam, bahkan terkadang menjadwalkan rapat dengan staf pukul 03.00.

Baca Juga

Dikritik gegara Sering Tugas dari Rumah, PM Jepang Takaichi: Biar Bisa Kerja Kapan Saja!

Peran gender sangat kaku di Jepang, bahkan perempuan kurang terwakili di dunia politik. Hanya 68 anggota parlemen perempuan yang terpilih dari 465 kursi yang diperebutkan pada pemilu anggota legislatif pada Februari 2025.

Diskusi tentang manajemen waktu Takaichi muncul ketika seorang anggota koalisi yang berkuasa menanyakan kepadanya tentang jam-jam panjang yang biasa dihabiskan perdana menteri Jepang untuk menghadiri sidang parlemen.

Baca Juga

Cerita PM Jepang Takaichi Tetap Cuci Baju hingga Nyetrika, Tidur Cuma 0-3 Jam Sehari

Sudah lazim bagi para pemimpin Jepang untuk menghabiskan 5 hingga 7 jam sehari untuk diinterogasi anggota parlemen oposisi atau sekadar duduk di parlemen.

Anggota parlemen dari Partai Inovasi Jepang, Fumitake Fujita, mengatakan pada 2022, perdana menteri Jepang menghadiri sidang parlemen selama 72 hari, dibandingkan 50 hari di Inggris dan 13 hari di Jerman.

Meski mengakui pentingnya diskusi di legislatif, Fujita mengatakan fakta bahwa pemimpin Jepang terkurung selama berjam-jam di parlemen tidak sesuai dengan standar global.

Editor: Anton Suhartono