PM Malaysia Anwar Ibrahim Peringatkan Pihak-Pihak yang Gulingkan Dirinya secara Inkonstitusional
KUALA LUMPUR, iNews.id - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengeluarkan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang berupaya menggulingkannya dari kekuasaan dengan cara melanggar konstitusi. Anwar menegaskan dirinya tidak akan mundur kecuali melalui mekanisme sah, yakni mosi tidak percaya di parlemen.
Peringatan ini disampaikan Anwar di tengah meningkatnya tekanan dari oposisi, termasuk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang menyerukan pengunduran dirinya.
Dia menegaskan pemerintah tidak akan menghalangi jika ada pihak yang mengajukan mosi tidak percaya di parlemen Dewan Rakyat.
“Jika ada mosi hari ini, di hari pertama parlemen, saya akan menunggu mosi tidak percaya. Jika mereka memiliki suara mayoritas, silakan saja. Itulah sistem yang berlaku pada kita,” kata Anwar, seperti dikutip dari New Straits Times.
Anwar menyampaikan upaya mengganti pemerintahan melalui jalur di luar ketentuan hukum dan konstitusi bukan hanya inkonstitusional, tapi juga berbahaya bagi stabilitas nasional. Menurutnya, segala bentuk pergantian kekuasaan harus dilakukan melalui proses demokratis, bukan tekanan jalanan atau kekacauan politik.
“Mengkritik saya boleh saja. Mengatakan perdana menteri tidak bisa memerintah dan harus diganti bukan masalah. Anda bahkan bisa mengusulkan seseorang yang lebih baik. Tapi jika tindakan seperti itu berujung pada kekacauan, tidak ada negara yang akan aman,” tuturnya.
Anwar juga menuduh sejumlah pihak telah menyebarkan narasi bahwa Malaysia dalam kondisi tidak aman dan rakyat hidup dalam keputusasaan. Ia menilai propaganda semacam ini bertujuan menciptakan ketidakstabilan politik dan menjatuhkan pemerintahan sebelum masa pemilu tiba.
“Itulah mantra yang disebarkan, termasuk baru-baru ini di sebuah stadion di Kedah,” ungkap Anwar tanpa menyebut nama.
Sementara itu, kubu oposisi yang tergabung dalam Perikatan Nasional tengah merencanakan aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk Turun Anwar pada 26 Juli mendatang. Aksi itu dimaksudkan sebagai tekanan publik agar Anwar mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri. Penyelenggara aksi mengklaim bahwa demonstrasi akan diikuti oleh sekitar 300.000 peserta.
Anwar menanggapi rencana tersebut dengan sikap terbuka terhadap kritik, namun tetap menggarisbawahi pentingnya menjaga tatanan hukum. Ia menolak tunduk pada tekanan yang dinilainya tidak sesuai prinsip demokrasi.
Dengan posisi politiknya yang kian terjepit, Anwar Ibrahim tampak memilih menghadapi tantangan secara terbuka di parlemen. Ia mengajak semua pihak berkompetisi secara konstitusional, bukan dengan mengguncang kestabilan negara melalui aksi jalanan atau manuver di luar hukum.
Editor: Anton Suhartono