PM Muhyiddin Usulkan Keadaan Darurat di Malaysia, Ini Artinya

KUALA LUMPUR, iNews.id - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Muhyiddin Yassin, mengusulkan pemberlakukan keadaan darurat kepada Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah. Seperti apa dan bagaimana penerapan keadaan darurat di Malaysia?.

PM Muhyiddin telah bertemu Raja Malaysia, Jumat (23/10/2020) setelah mengadakan rapat kabinet. Muhyiddin mengajukan proposal darurat terkait lonjakan kasus Covid-19 mencakup penangguhan parlemen.

Baca Juga

PM Australia Tolak Tuduhan Netanyahu atas Serangan di Pantai Bondi

Proposal penerapan keadaan darurat itu muncul di saat Malaysia menghadapi gelombang kedua Covid-19, di saat bersamaan PM Muhyiddin tenah menghadapi ancaman penggulingan kekuasaan oleh tokoh oposisi senior Malaysia, Anwar Ibrahim.

Merespons usulan PM Muhyiddin, Raja Malaysia akan mengadakan pertemuan dengan Council of Rules untuk meminta pertimbangan.

Baca Juga

UMNO Ancam Tarik Diri dari Koalisi, Kekuasaan PM Muhyiddin Yassin Bisa Runtuh

Apa yang terjadi jika keadaan darurat diberlakukan di Malaysia?

Baca Juga

Usai Bertemu Raja Malaysia, Anwar Ibrahim: PM Muhyiddin Yassin Pantas Mundur

Parlemen dapat ditangguhkan selama keadaan darurat, sementara pemilihan sela dan pemilihan umum dapat ditunda.

Pemerintah federal akan diberi wewenang untuk mendorong melalui kebijakan yang biasanya tidak dapat dilakukannya.

Siapa yang bisa mengumumkan keadaan darurat?

Keadaan darurat dapat diumumkan setelah raja merasa teryakinkan, berdasarkan nasihat perdana menteri, bahwa ada keadaan darurat yang serius. Ini bisa terjadi ketika keamanan, ekonomi, atau ketertiban umum di negara terancam.

Apa yang akan terjadi dalam keadaan darurat ini?

Pemberlakukan keadaan darurat tidak akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang Malaysia. Tidak akan ada pengerahan militer di jalanan dan orang-orang dapat menjalankan bisnis mereka seperti biasa.

Jika ini benar, maka akan berbeda dengan keadaan darurat nasional yang dideklarasikan di masa lalu, termasuk yang menyusul kerusuhan rasial yang mematikan pada Mei 1969.

Masih harus dilihat kewenangan apa yang akan dijalankan oleh pemerintah, tetapi kemungkinan hanya proses politik yang akan ditangguhkan. Hukum dan pengeluaran akan disetujui langsung oleh eksekutif.

Mengapa keadaan darurat dipertimbangkan sekarang?

Pemerintah saat ini sedang memerangi pandemi Covid-19 di Malaysia, dengan Sabah menjadi yang paling parah terkena dampaknya, dengan lonjakan jumlah kasus menyusul kampanye untuk pemilihan negara bagian pada bulan September. Selain itu, PM Muhyiddin tengah menghadapi upaya kudeta oleh pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, dan banyak orang Malaysia yang tidak tertarik pada pemilihan umum selama krisis Covid-19.

Namun, ada tanda tanya besar apakah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memiliki cukup dukungan di Parlemen. Ada kekhawatiran bahwa pemilihan umum dapat dibatalkan, bahkan ketika jumlah kasus Covid-19 terus meningkat, jika koalisinya yang berkuasa runtuh jika dia gagal meloloskan anggaran tahun depan pada 6 November karena dia tidak memiliki cukup anggota parlemen di belakangnya.

Sudah berapa kali Malaysia mengalami keadaan darurat sebelumnya?

Empat kali.

Pertama terjadi pada tahun 1964, keadaan darurat diberlakukan secara nasional selama Konfrontasi Indonesia-Malaysia, setelah tentara Indonesia mendarat di tanah Malaysia. Konfrontasi berakhir pada Agustus 1966.

Kedua pada tahun 1966, pemerintah mengumumkan Keadaan Darurat Sarawak - keadaan darurat pertama yang diberlakukan di satu negara bagian. Pemberlakukan terkait kisruh politik untuk menggulingkan menteri utama, Datuk Stephen Kalong Ningkan. Banding pengadilannya ditolak pada Agustus 1968.

Keadaan darurat ketiga diberlakukan secara nasional pada tahun 1969 karena kerusuhan ras 13 Mei. Polisi dan militer dikerahkan untuk menjaga aturan jam malam.

Kabinet digantikan oleh Dewan Operasi Nasional, yang memerintah Malaysia sebagai pengganti dari pemerintahan terpilih sampai tahun 1971, ketika Parlemen dipulihkan.

Keadaan darurat keempat terjadi pada tahun 1977 di Kelantan selama perebutan kekuasaan antara Umno dan Parti Islam SeMalaysia (PAS).

Menteri Besar Mohamed Nasir dari PAS saat itu menolak untuk mengundurkan diri ketika diperintahkan oleh partainya, meskipun dia telah kehilangan kepercayaan dari majelis negara bagian yang dipimpin PAS. Krisis berakhir pada Maret 1978 dengan pemilihan negara bagian yang baru.

Editor: Arif Budiwinarto