PM Rumania Janji Bakal Pindahkan Kedubesnya di Israel ke Yerusalem
WASHINGTON, iNews.id - Perdana Menteri Rumania berjanji bahwa negaranya akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal itu dia sampaikan pada Minggu (24/3) di Washington, Amerika Serikat (AS).
Perdana Menteri Viorica Dancila membuat pengumuman menjelang konferensi tahunan Komite Urusan Publik Israel-Amerika (AIPAC), salah satu pertemuan pro-Israel yang berpengaruh.
"Saya, sebagai perdana menteri Rumania, dan pemerintah yang saya kelola, akan memindahkan kedutaan kami ke Yerusalem," kata Dancila, seperti dilaporkan AFP, Senin (25/3/2019).
Keputusan itu akan menyelaraskan Rumania dengan posisi AS di bawah pimpinan Presiden Donald Trump yang sudah lebih dulu memindahkan kedubes AS di Israel ke Yerusalem.
Keputusan itu juga dibuat tepat di hari ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulai kunjungan ke Washington untuk menghadiri AIPAC dan bertemu Trump.
Netanyahu kemudian mencuit ucapan selamat kepada Dancila karena memberi tahu AIPAC soal rencana tersebut.
"Saya mengucapkan selamat kepada teman saya, perdana menteri Rumania, Viorica Dancila, atas pengumumannya di AIPAC bahwa dia akan bertindak untuk menyelesaikan prosedur yang diperlukan untuk membuka kedutaan Rumania di Yerusalem," cuit pemimpin Israel itu.
Kendati demikian, hal itu banyak ditentang oleh negara-negara Uni Eropa, termasuk dari Rumania sendiri.
Presiden sentris Rumania, Klaus Iohannis, menentang keputusan itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Dia mengatakan bahwa dalam kasus apa pun, perubahan semacam itu membutuhkan persetujuan presiden.
Pengumuman itu juga memicu kecaman dari pejabat senior Palestina Saeb Erekat.
"Itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak Palestina, hukum internasional, dan resolusi PBB," kata Erekat.
"Langkah itu hanya berkontribusi untuk menghilangkan solusi dua negara," tambahnya.
Dia meminta Uni Eropa untuk mengambil tindakan atas keputusan itu dan mengatakan masalah itu akan diangkat ke Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam.
Status Yerusalem merupakan salah satu masalah paling sulit yang menghalangi penyelesaian akhir konflik Israel-Palestina.
Israel menduduki Yerusalem timur dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan kemudian mencaploknya dalam tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Israle menganggap seluruh kota Yerusalem sebagai ibukotanya, sementara warga Palestina menganggap Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.
PBB berpendapat bahwa masalah tersebut hanya dapat diselesaikan antara rakyat Israel dan Palestina; dan sampai resolusi tercapai, negara-negara tidak boleh memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem.
Editor: Nathania Riris Michico