Presiden Iran Bersumpah Perjuangkan Kepentingan Bangsa di Perundingan Nuklir Wina

TEHERAN, iNews.id – Iran bakal berjuang habis-habisan untuk membela kepentingan nasionalnya dalam perundingan ulang nuklir antara Teheran dan enam kekuatan dunia (China, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS, plus Uni Eropa). Presiden Iran, Ebrahim Raisi, bersumpah bahwa negaranya tidak akan mundur dengan cara apa pun dalam proses negosiasi tersebut.

Kemarin, semua pihak tersebut di atas mengumumkan dimulainya kembali pembicaraan nuklir antara Iran dan enam kekuatan dunia di Wina, Austria, pada 29 November ini. Amerika Serikat menyatakan, pihaknya berharap perundingan ulang nanti dapat menunjukkan iktikad baik Iran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.

Bom Bunuh Diri Guncang Islamabad, Menhan Pakistan Tetapkan Status Perang

Sementara itu, juru runding nuklir utama Iran, Ali Bagheri Kani mengatakan, perundingan akhir bulan ini harus juga mencakup penghapusan sanksi yang melanggar hukum dan tidak manusiawi dari AS. Negosiasi nuklir yang dimulai pada April menjadi terhenti sejak terpilihnya Raisi, sosok ulama garis keras Iran, Juni lalu.

Raisi sebenarnya secara pribada juga berada di bawah sanksi AS atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalunya sebagai hakim. Kini, presiden Iran itu mengatakan, negaranya menginginkan pencabutan semua sanksi AS dan menyuarakan nada tanpa kompromi menjelang perundingan di Wina.

AS Ungkap China Bisa Punya 1.000 Hulu Ledak Nuklir pada 2030, Singgung Senjata Biologi

“Negosiasi yang kami pertimbangkan berorientasi pada hasil. Kami tidak akan meninggalkan meja perundingan. Tetapi kami tidak akan mundur dari kepentingan bangsa kami dengan cara apa pun,” kata Raisi seperti dikutip TV Pemerintah Iran, Kamis (4/11/2021).

Infografis Profil AQ Khan, Bapak Bom Nuklir Pakistan

Di bawah Kesepakatan Nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia, Teheran telah setuju untk mengekang program pengayaan uraniumnya—yang dicurigai mengarah pada produksi senjata nuklir. Sebagai imbalannya kala itu, Iran bakal mendapat pencabutan sanksi internasional dari AS, PBB, dan Uni Eropa.

Akan tetapi, mantan Presiden AS Donald Trump malah membawa Washington DC keluar dari kesepakatan itu pada 2018. Pendahulu Joe Biden itu juga menerapkan kembali sanksi keras terhadap sektor minyak dan keuangan Iran yang menyebabkan ekonomi Negeri Persia itu lumpuh. Sebagai reaksi atas perlakuan Trump itu, Iran pun memutuskan untuk melanggar batas pengayaan uranium yang telah ditetapkan dalam Kesepakatan Nuklir 2015.

Editor: Ahmad Islamy Jamil