Presiden Zelenksy Ngeluh, Militer Korupsi Parah Buat Program Wajib Militer Ukraina Kacau

KIEV, iNews.id - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluhkan korupsi sistematis di dalam tubuh militer. Banyak suap yang dilakukan oleh pejabat militer sehingga mengacaukan program wajib militer untuk memerangi Rusia.

Modusnya, peserta wajib militer membayar Rp45 juta hingga 200 juta untuk mendapat pengecualian medis agar lolos wajib militer, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (31/8/2023). Banyak juga calon pemuda yang wajib militer dibiarkan kabur ke luar negeri.

Baca Juga

7 Negara Bahasa Terbanyak, Indonesia Peringkat Berapa?

Ukraina telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritasnya seiring dengan serangan balasan yang dilakukan 18 bulan setelah invasi Rusia. Memberantas korupsi juga merupakan elemen kunci dalam upaya negara tersebut untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Zelenskiy mengatakan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional telah mempertimbangkan data yang menunjukkan sejauh mana pengecualian palsu, penerimaan suap, dan pelarian ke luar negeri sejak invasi Februari 2022. Investigasi terhadap pengecualian medis yang meragukan masih dilakukan.

Baca Juga

Rusia Klaim Hancurkan 4 Kapal Cepat Bawa 50 Personel Ukraina di Laut Hitam,

“Ada contoh wilayah di mana jumlah pengecualian dari dinas militer karena keputusan komisi medis telah meningkat sepuluh kali lipat sejak Februari tahun lalu,” kata Zelensky.

Dia mengatakan penyelidikan tersebut telah mengungkap praktik korupsi di berbagai daerah dan oleh pejabat di berbagai posisi, yang melibatkan suap mencapai ratusan juta 

Baca Juga

Ngeri! Pejabat Intelijen Ukraina Bunuh Diri di Kantor, Sebut-Sebut Nama Bosnya

Zelensky mengatakan analisis terpisah diperlukan untuk menentukan jumlah orang yang melarikan diri ke luar negeri, sebagian besar berdasarkan keputusan komisi medis.

“Kami berbicara tentang setidaknya ribuan orang kabur,” katanya.

Zelensky bulan ini memecat semua kepala pusat perekrutan tentara regional Ukraina. Dia mengatakan lebih dari 100 kasus pidana telah dibuka dalam penyelidikan untuk membongkar skandal korupsi di kantor perekrutan di wilayah selatan Odesa bulan lalu.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq