KHARTOUM, iNews.id – Tingkat inflasi tahunan Sudan mencapai 412,75 persen pada Juni. Angka itu naik dari 379 persen pada Mei lalu, menurut laporan yang disiarkan kantor berita negara Afrika itu, SUNA, Minggu (18/7/2021).
Sudan saat ini tengah menjalani program reformasi ekonomi yang didukung dan diawasi oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Pemerintah setempat menyatakan, harga-harga komoditas di negara itu akan terus naik selama proses implementasi reformasi tersebut.
Lukashenko Akui Rudal Oreshnik Rusia Dikerahkan di Belarusia
SUNA melaporkan, lonjakan terakhir pada tingkat inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat, termasuk makanan.
Sudan melalui transisi yang sulit sejak penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada April 2019, menyusul protes massal terhadap kepemimpinannya yang dipicu oleh krisis ekonomi. Sanksi AS selama beberapa dekade terakhir, serta salah urus negara di era Bashir, membuat ekonomi Sudan begitu terpukul.
2 Tewas dan 20 Luka dalam Aksi Unjuk Rasa Peringati Pembantaian di Sudan
Sementara, pemerintah transisi yang dibentuk pada Agustus 2019 telah berjanji untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
Selama beberapa bulan terakhir, Sudan menghapus subsidi bahan bakar diesel dan bensin. Sejak Februari, negara itu juga mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkelola terhadap mata uang pound Sudan, demi membendung pasar gelap yang meraja lela.
Dilanda Pandemi Covid Gelombang 3, Sudan Kekurangan Tabung Oksigen
Bagi kebanyakan rakyat Sudan, langkah-langkah tersebut dianggap sebagai tindakan yang menyengsarakan mereka. Sementara, pemerintah justru melihat itu sebagai bagian dari reformasi yang memungkinkan Sudan memenuhi syarat untuk mendapat keringanan utang dari IMF.
Lewat reformasi, keringanan utang yang bakal diterima Sudan dari IMF selama beberapa tahun ke depan bisa melebihi 50 miliar dolar AS (lebih dari Rp726,34 triliun). Jumlah tersebut setara dengan 90 persen dari total utang Sudan saat ini.
Akhir bulan lalu, ratusan orang turun ke jalan di Ibu Kota Khartoum dan di kota-kota lain di seluruh Sudan untuk menuntut pengunduran diri pemerintah transisi atas reformasi ekonomi terbaru.
Editor: Ahmad Islamy Jamil
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku