Putin Teken Perjanjian, Rusia Dapat Hak Bangun Pangkalan Militer di Donetsk Ukraina

MOSKOW, iNews.id – Rusia memperoleh hak untuk membangun pangkalan militer di dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina, Donetsk dan Luhansk. Hak tersebut didapat Moskow di bawah perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin dengan para pemimpin separatis di kedua wilayah itu.

Putin pada Senin (21/2/2022) secara resmi mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara meredeka. Dia pun menentang peringatan Barat yang menyebut langkah semacam itu ilegal dan dapat menggagalkan negosiasi perdamaian antara Moskow dan Kiev.

Baca Juga

Turki Bantu Bebaskan 200 Warga Sipil yang Terjebak di Terowongan Gaza

Di bawah perjanjian persahabatan dengan Donetsk dan Luhansk, Rusia kini memiliki hak untuk membangun pangkalan di dua wilayah itu. Sementara, di atas kertas, Donetsk dan Luhanks juga dapat melakukan hal yang sama di Rusia. Perjanjian itu telah diajukan Putin untuk segera diratifikasi oleh Parlemen Rusia.

“Para pihak berkomitmen untuk saling membela dan menandatangani perjanjian terpisah tentang kerja sama militer dan pengakuan perbatasan masing-masing,” demikian bunyi di antara isi perjanjian tersebut, seperti dilansir Reuters, hari ini.

Baca Juga

Inggris Kembali Ingatkan Ukraina: Invasi Rusia Mungkin Terjadi Beberapa Jam Lagi

Masalah perbatasan dalam perjanjian itu menjadi penting karena kelompok separatis Donetsk dan Luhansk masing-masing mengklaim wilayah yang notabene masih berada di bawah kendali Ukraina. 

Bulan lalu, seorang anggota Parlemen Rusia dan mantan pemimpin politik Donetsk mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok separatis memang berencana meminta bantuan Rusia untuk merebut kendali atas wilayah tersebut di atas.

Baca Juga

Rusia Akui 2 Wilayah Ukraina sebagai Negara Merdeka, AS dan Barat Marah Besar

Perjanjian yang berisi 31 poin itu juga menyatakan, Rusia bersama Donetsk dan Luhansk akan berusaha mengintegrasikan ekonomi mereka. Untuk sekadar diketahui, kedua wilayah itu adalah bekas kawasan industri yang membutuhkan dukungan besar-besaran untuk dibangun kembali setelah delapan tahun berperang dengan tentara Ukraina.

Perjanjian Putin dengan para pemimpin kelompok separatis Donetsk dan Luhansk itu berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk periode lima tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan untuk menarik diri.

Editor: Ahmad Islamy Jamil