Rakyat Kamboja Demo Anti-China, Tolak Kehadiran Militer Tiongkok di Tanah Air

PHNOM PENH, iNews.id – Aparat keamanan Kamboja membubarkan paksa aksi protes massa di dekat Kedutaan Besar China di Ibu Kota Phnom Penh, hari ini. Mereka menentang dugaan rencana pemerintah meningkatkan kehadiran militer China di negara Asia Tenggara itu.

Tak sekadar membubarkan demo, polisi Kamboja juga menahan beberapa pengunjuk rasa untuk diinterogasi. Setelah bentrokan singkat, aparat keamanan kota mengangkut tiga demonstran dengan truk pikap polisi, menurut laporan siaran langsung oleh media lokal dan sejumlah saksi mata kepada Reuters.

AS dan Venezuela di Ambang Perang, Trump Bersedia Berunding dengan Maduro

“Kami menolak kehadiran militer China di Kamboja,” teriak seorang pengunjuk rasa sambil mengibarkan Bendera Negara Kamboja, Jumat (23/10/2020). Sementara, seorang polisi dengan pengeras suara memberi waktu lima menit kepada kelompok itu untuk membubarkan diri.

Pemerintah Kamboja berulang kali membantah laporan yang menyebutkan bahwa China telah mencapai kesepakatan rahasia untuk membiarkan Beijing menempatkan pasukannya di Pangkalan Angkatan Laut Ream. Phnom Penh menyatakan, tindakan menampung pasukan asing adalah bertentangan dengan Konstitusi Kamboja.

Bangunan Buatan AS di Pangkalan Angkatan Laut Kamboja Dirobohkan, Ada Apa?

Juru Bicara Kepolisian Phnom Penh, San Sok Seyha mengatakan, para demonstran yang ditahan telah dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diinterogasi. Dia beralasan, orang-orang itu ditahan lantaran unjuk rasa mereka belum mendapat izin dari pihak berwenang.

“Kami wajib melindungi kedutaan (Kedubes China) dan menjaga ketertiban umum untuk semua orang,” kata San Sok Seyha.

Sebelumnya, petugas polisi di tempat kejadian telah memberi tahu beberapa wartawan untuk menghapus gambar dan video bentrokan antara aparat dan demonstran, menurut saksi mata Reuters. Protes hari ini adalah bagian dari unjuk rasa yang lebih luas yang diselenggarakan oleh oposisi Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP)—yang telah dibubarkan.

Unjuk rasa tersebut sekaligus menandai ulang tahun ke-29 Perjanjian Perdamaian Paris yang mengakhiri Perang Saudara Kamboja, kata mantan wakil presiden CNRP Mu Sochua.

CNRP dibubarkan atas permintaan pemerintah Perdana Menteri Hun Sen. Penguasa Kamboja itu menuduh CNRP berencana untuk mengambil alih kekuasaan dengan bantuan Amerika Serikat. Akan tetapi, CNRP dan Kedutaan Besar AS di Kamboja membantah tuduhan tersebut.

Kamboja, salah satu negara termiskin di Asia, telah menjadi sekutu penting bagi China dalam beberapa tahun terakhir. Negara itu dituduh memberikan pengaruh kepada Beijing sebagai imbalan atas dukungan ekonomi dari Tiongkok.

Namun, Kamboja bekeras bahwa kebijakan luar negeri dan keamanan mereka sepenuhnya independen.

Kedutaan China tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters terkait unjuk rasa hari ini.

Editor: Ahmad Islamy Jamil