Ratusan Warga Jepang Akan Gugat Pemerintah soal Dana Penobatan Kaisar

TOKYO, iNews.id - Lebih dari 100 warga Jepang akan menggugat pemerintah terkait rencana penggunaan uang pajak untuk membiayai upacara penobatan kaisar yang berlangsung tahun depan.

Setidaknya 120 orang, termasuk kelompok Kristen dan biksu Budha, akan mengajukan tuntutan pada awal Desember 2018. Alasannya, penggunaan anggaran nasional untuk upacara keagamaan melanggar prinsip konstitusi yang memisahkan agama dengan negara. Upacara penobatan kaisar juga melalui prosesi keagamaan Shinto.

Baca Juga

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

Putra Mahkota Pangeran Naruhito akan melanjutkan tampuk pemimpin kekaisaran Jepang pada 1 Mei 2019 atau sehari setelah Kaisar Akihito meletakkan jabatan.

Ini akan menjadi gugatan kedua yang mewarnai pelantikan kaisar Jepang. Gugatan serupa pernah diajukan pada 1990 saat Kaisar Akihito menggantikan ayahnya yang meninggal, Hirohito.

Namun gugatan pada 1990 diabaikan meskipun pengadilan tinggi tidak menyangkal kecurigaan adanya beberapa upacara yang melanggar prinsip agama dan negara.

"Pada penobatan terakhir, sekitar 1.700 penggugat mengajukan tuntutan hukum, dan ada dukungan dari publik tertentu," kata Koichi Shin, salah satu penggugat, dikutip dari AFP, Jumat (9/11/2018).

Upacara penobatan pada 1990 menghabiskan dana fantastis yakni 12,3 miliar yen atau sekitar Rp1,6 triliun (kurs saat ini). Sementara anggaran untuk upacara penobatan tahun depan belum diumumkan.

Setelah penobatan pada Mei, masih ada dua upacara besar lagi, yakni pada Oktober dan November. Ini juga mengikuti panduan upacara penobatan 30 tahun lalu.

"Ini adalah upacara keagamaan berdasarkan Shintoisme kekaisaran," kata Shin. Shinto merupakan agama Jepang kuno yang saat ini dipraktikkan keluarga kekaisaran.

Editor: Anton Suhartono