Ribuan Pengedar Narkoba Terbunuh, Duterte: Saya Tak Akan Minta Maaf untuk Itu!

MANILA, iNews.id – Ribuan pengedar dan pengguna narkoba terbunuh dalam operasi polisi yang diluncurkan Pemerintah Filipina untuk memerangi narkotika sejak 2016. Presiden Filipina Rodrigo Duterte pun menegaskan, dia tak akan pernah meminta maaf atas kematian orang-orang itu.

Lebih dari 6.200 tersangka pengguna dan pengedar narkoba tewas dalam operasi antinarkotika di Filipina sejak Duterte menjabat pada Juni 2016 hingga November 2021, menurut data pemerintah. Kematian ribuan orang itu telah membuat gerah sejumlah kalangan yang mengaku kelompok pembela hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga

Maduro Sudah Kehilangan 2 Sekutu Regional dalam 1 Minggu

“Saya tidak akan, tidak akan pernah meminta maaf atas kematian itu,” kata Duterte dalam pidato nasional mingguannya.

“Bunuh saya, atau penjarakan saya, saya tidak akan pernah meminta maaf!” ujarnya.

Baca Juga

Orang Dekat Duterte Mundur, Putra Mantan Diktator Marcos Berpeluang Menang Pilpres Filipina

Beberapa kelompok HAM dan para kritikus mengatakan, aparat penegak hukum Filipins telah mengeksekusi para tersangka kasus narkoba tanpa proses peradilan. Namun, Kepolisian Filipina mengklarifikasi bahwa para tersangka yang terbunuh itu adalah penjahat yang bersenjata dan dengan keras menolak penangkapan.

Duterte, dalam pidato nasional pertamanya pada 2022, bersumpah untuk melindungi para penegak hukum yang melakukan tugas mereka dalam perang narkoba, dan memberi tahu mereka untuk melawan saat nyawa mereka dalam bahaya.

Baca Juga

Waduh, Presiden Duterte Sebut Salah Satu Capres Filipina Pemakai Kokain

Kepala negara berusia 76 tahun itu memenangkan kursi kepresidenan Filipina dengan selisih jauh dari pesaingnya pada 2016. Dalam kampanyenya sebelum pemilu, dia berjanji untuk menggencarkan berbagai upaya antikorupsi, penegakan hukum, dan ketertiban masyarakat.

Baca Juga

Mengejutkan! Putri Presiden Duterte Resmi Calonkan Diri jadi Wapres Filipina

Secara konstitusional di Filipina, Duterte dilarang mencalonkan diri kembali pada pemilihan tahun depan. Namun, para analis mengatakan, seorang sekutu dari Duterte yang terpilih dapat melindunginya dari tindakan hukum apa pun atas program antinarkotikanya.

Para hakim Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) pada September 2021 menyetujui penyelidikan formal terhadap aksi perang Duterte melawan narkoba. Akan tetapi, ICC menangguhkan penyelidikan pada November menyusul permintaan Pemerintah Filipina yang mengatakan akan melaksanakan penyelidikan sendiri.

Duterte secara sepihak membatalkan keanggotaan ICC Filipina pada Maret 2018 atau sebulan setelah jaksa ICC mengatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan atas upaya perang melawan narkoba di Filipina sedang berlangsung.

Editor: Ahmad Islamy Jamil