Ribut dengan Suu Kyi, Eks Pejabat AS Mundur dari Tim Penasihat Rakhine

YANGON, iNews.id - Mantan diplomat Amerika Serikat (AS) Bill Richardson mengundurkan diri dari anggota Dewan Penasihat untuk Komite Pelaksana Rekomendasi Negara Bagian Rakhine yang dibentuk oleh Pemerintah Myanmar. Panel ini bertugas memberi saran, salah satunya mengenai krisis etnis Rohingya.

Richardson mundur dengan menuduh pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, tidak memiliki moral kepemimpinan.

Mantan anggota kabinet pada masa pemerintahan Bill Clinton itu mundur saat dewan penasihat melakukan kunjungan pertamanya ke Rakhine bagian barat Rabu 24 Januari 2018. Wilayah tersebut merupakan tempat bermukim sekitar 700.000 warga Muslim Rohingya yang kini mengungsi di Bangladesh.

"Alasan utama saya mengundurkan diri adalah dewan penasihat ini telah menutupi kesalahan," kata Richardson, dalam wawancara dengan Reuters, Kamis (25/1/2018).

Dia menegaskan tidak ingin menjadi bagian dari 'regu pemandu sorak' untuk pemerintahan Suu Kyi.

Richardson mengaku terkejut karena semangat para media, PBB, kelompok hak asasi manusia, dan masyarakat internasional, diremehkan selama tiga hari pertemuan dewan penasihat dengan pejabat pemerintah Myanmar.

"Dia (Suu Kyi) tidak mendapat nasihat bagus dari timnya," kata Richardson.

"Saya sangat menyukai dan menghormatinya. Tapi dia belum menunjukkan kepemimpinan moral pada isu Rakhine dan tuduhan yang diajukan, dan saya menyanyangkan hal itu," tuturnya, menjelaskan.

Mantan Duta Besar AS ini juga mengaku sempat bertengkar dengan Suu Kyi dalam sebuah pertemuan dengan anggota dewan lainnya. Saat itu dia mengemukakan kasus dua wartawan Reuters yang diadili karena melanggar undang-undang rahasia negara.

Suu Kyi sangat marah atas pembahasan itu dan mengatakan bahwa kasus para wartawan bukan bagian dari pekerjaan dewan penasehat. Mantan Gubernur New Mexico itu menambahkan, pertengkaran mereka bahkan berlanjut saat makan malam.

Sementara itu Juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay, mengatakan dewan penasihat hari ini bertemu untuk membahas tentang masalah Rakhine, namun isu yang diangkat Richardson keluar topik.

"(Richardson) berbicara tentang topik di luar agenda pertemuan dan melampaui kerangka kerja," kata Zaw Htay.

Lebih lanjut, Juru Bicara Kemeneterian Luar Negeri (Kemlu) AS Heather Nauert telah mengetahui keputusan Richardson untuk mengundurkan diri dari dewan penasihat. Dia tidak keberatan atas keputusan itu. Richardson menjadi dewan penasihat sebagai warga negara, tidak mewakili negara.

"Pemerintah dan militer Burma (Myanmar) memiliki wewenang untuk menentukan siapa-siapa saja anggota dewan penasihat. Pihak AS punya sikap yang jelas dalam mendukung itikad baik untuk menerapkan rekomendasi Komisi Annan," ujar Nauert.

Dewan Penasehat untuk Komite Pelaksanaan Rekomendasi di Negara Rakhine dibentuk oleh Myanmar pada tahun lalu, untuk memberi saran agar rekomendasi dari mantan Sekjen PBB Kofi Annan mengenai kasus Rakhine dilanjutkan. Annan merupakan duta PBB yang ditunjuk untuk mengawasi konflik Myanmar.

Penasihat keamanan nasional Suu Kyi, Thaung Tun mengantar anggota dewan penasihat ke Rakhine, namun Richardson tidak hadir.

Sebelum Richardson keluar, dewan penasehat memiliki 10 anggota, yakni lima orang dari luar negeri, yang diketuai oleh mantan Perdana Menteri Thailand Surakiart Sathirathai.