Rusia Mulai Pasok Rudal Jarak Jauh S-400 ke India, Bagaimana AS?
NEW DELHI, iNews.id - Rusia telah memulai pengiriman sistem pertahanan rudal jarak jauh S-400 ke India. Sementara Amerika Serikat (AS) berupaya menggagalkan kesepakatan tersebut.
“Pasokan telah dimulai bulan ini dan akan terus berlangsung,” kata Menteri Luar Negeri India, Harsh Vardhan Shringla dalam jumpa pers, Senin (7/12/2021).
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan perjanjian untuk memasok militer India dengan sistem rudal pertahanan udara S-400 akan terus berjalan meskipun ada upaya AS untuk merusak kesepakatan.
“Kami menyaksikan upaya AS untuk merusak kerja sama ini dan membuat India mematuhi perintahnya tentang bagaimana kawasan ini harus dikembangkan,” kata Lavrov kepada kantor berita ANI di ibu kota New Delhi.
Dialog tingkat menteri 2+2 antara India dan Rusia digelar di New Delhi, Senin. Menteri Pertahanan, Rajnath Singh dan Menteri Luar Negeri, S. Jaishanker mewakili India. Sementara Menteri Pertahanan, Sergey Shoigu dan Menteri Luar Negeri, Lavrov mewakili Rusia.
Para menteri membahas pertahanan, senjata, tenaga nuklir, dan situasi di Afghanistan menjelang pertemuan Perdana Menteri India, Narendra Modi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
New Delhi dan Rusia menandatangani kesepakatan senilai 5,5 miliar dolar AS untuk sistem S-400 pada 2018. Hal itu memicu kemungkinan AS jatuhkan sanksi bagi India.
Washington telah lama berusaha mencegah negara-negara membeli peralatan militer dari Rusia dengan mengancam mereka dengan tindakan hukuman di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi AS (CAATSA).
Washington telah lama berusaha mencegah negara-negara membeli peralatan militer dari Rusia, mengancam mereka dengan tindakan hukuman di bawah CAATSA.
Meski demikian, India nekat membuat kesepakatan itu meskipun ada peringatan Washington.
Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, menegaskan kembali selama kunjungannya ke India bulan Maret lalu. Semua sekutu dan mitra AS harus menghindari perangkat keras Rusia dan menghindari segala bentuk akuisisi yang akan memicu sanksi.
Editor: Umaya Khusniah