Sambil Mengemis Senjata, Presiden Zelensky Minta Belanda Setop Perdagangan dengan Rusia
KIEV, iNews.id – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Belanda agar menghentikan semua perdagangan dengan Rusia. Selain itu, dia juga meminta kepada Amsterdam untuk memberikan senjata tambahan bagi negaranya.
Zelensky berbicara kepada Parlemen Belanda melalui tautan video dan mengatakan bahwa Rusia mendanai perang dari hasil pendapatan migas. Oleh sebab itu, Belanda harus menyetop perdagangan dengan Rusia.
Menurut Zelensky, Rusia tidak mengobarkan perang yang adil. Dia juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab akan diseret ke persidangan di Den Haag.
Namun Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte mengatakan, negaranya tidak akan memboikot energi Rusia. Dia menuturkan kepada saluran penyiaran umum Belanda NOS bahwa paket sanksi dari mereka terhadap Rusia belum pernah terjadi sebelumnya.
Depot Minyak Rusia Terbakar, Lokasinya di Dekat Perbatasan dengan Ukraina
“Namun penting juga agar kami dapat terus meluluhkan orang-orang kami dan agar industri utama kami terus beroperasi. Belanda berniat untuk tidak bergantung lagi pada gas Rusia segera mungkin, namun mustahil dalam jangka waktu dekat ini. Kami mesti mempertimbangkan semua kepentingan,” ucap Rutte.
Merujuk pada tuntutan Ukraina tentang keanggotaan Uni Eropa jalur cepat, Rutte juga menyebutnya mustahil.
Rusia: Kami Tak Akan Minta Uni Eropa Cabut Sanksi, Mereka Bukan Pusat Alam Semesta!
Perang antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari telah menyulut amarah dunia. Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, serta sejumlah negara lainnya menjatuhkan sanksi keuangan yang keras terhadap Moskow.
Jangan Keluarkan Rusia dari G20, Jika Tak Mau Krisis Pangan Global Makin Buruk
Sedikitnya 1.232 warga sipil di Ukraina tewas dan 1.935 lainnya terluka, menurut perkiraan PBB, yang mencatat bahwa jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi.
Lebih dari 4 juta warga Ukraina juga telah menyelamatkan diri ke sejumlah negara Eropa dan jutaan lainnya mengungsi di dalam negeri, kata badan PBB untuk pengungsi.
Editor: Ahmad Islamy Jamil