Saudi Tegaskan Tak Tahu Keberadaan Jasad Jamal Khashoggi

RIYADH, iNews.id - Pemerintah Arab Saudi menegaskan tak mengetahui keberadaan jasad Jamal Khashoggi. Kontributor The Washington Post itu dibunuh lalu dimutilasi di konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.

Otoritas Saudi sudah menangkap bahkan mengadili 11 orang yang terlibat dalam pembunuhan, namun keberadaan jasad Khashoggi belum bisa diungkap.

Baca Juga

Tekor Rp352 Miliar, 26 Miliarder Gagal Cegah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York City

"Kami tidak tahu," kata Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Saudi, Adel Al Jubeir, dalam wawancara dengan program 'Face the Nation' yang disiarkan stasiun televisi CBS, sebagaimana dilaporkan kembali AFP, Senin (11/2/2019).

Jubeir menambahkan, pembunuhan Khashoggi melibatkan beberapa pejabat yang bertindak di luar otoritas mereka. Belum diketahui pasti siapa saja dari 11 orang yang sudah didakwa yang merupakan pejabat tinggi.

Baca Juga

11 Terdakwa Kasus Khashoggi Jalani Sidang, 5 Orang Terancam Dipancung

Menurut dia, jaksa penuntut Saudi sudah meminta barang bukti pembunuhan ke Turki, namun sejauh ini belum mendapat respons.

Saat ditanya apakah 11 orang yang diadili itu tidak satu pun yang mengetahui keberadaan jasad Khashoggi, Jubeir mengatakan petugas masih menyelidikinya.

"Saat ini ada beberapa kemungkinan dan kami menanyakan apa yang mereka lakukan terhadap jasadnya. Saya kira penyelidikan ini masih berlangsung dan saya berharap kita akan bisa mengungkap yang sebenarnya," ujarnya.

Lebih lanjut Jubeir mengomentari laporan The New York Times yang menyebut CIA mendapatkan rekaman komunikasi Putra Mahkota Pangeran Muhammed bin Salman (MBS) dengan ajudannya. Saat itu, MBS memerintahkan ajudan untuk mengejar Khashoggi "menggunakan peluru" jika dia tak mau pulang ke Saudi.

Menurut Jubeir laporan itu berasal dari sumber yang tak diketahui.

"Saya tak ingin mengomentari laporan yang didasarkan pada sumber anonim. Putra Mahkota, yang kami tahu, tak memberikan perintah (pembunuhan). Ini bukan operasi yang disetujui pemerintah," tuturnya.

Editor: Anton Suhartono