Sejarah Hari Anak Sedunia, Berawal dari Krisis Kemanusiaan Pasca Perang Dunia II

JAKARTA, iNews.id - Sejarah Hari Anak Sedunia berawal dari gagasan global untuk menjadikan satu hari khusus sebagai momentum merayakan sekaligus memperjuangkan hak-hak anak di seluruh dunia. Hari ini dikenal sebagai World Children’s Day dan diperingati setiap 20 November oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Pengertian Hari Anak Sedunia

Peringatan Hari Anak Sedunia bukan sekadar seremoni, tetapi dijadikan hari aksi global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan, kesejahteraan, dan partisipasi anak dalam kehidupan sosial. Badan PBB untuk anak, yaitu UNICEF, memanfaatkan momen ini untuk mengampanyekan pemenuhan hak dasar anak, mulai dari hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, hingga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bak Berburu Manusia, Para Turis Kaya Bayar Rp1,5 Miliar untuk Tembaki Orang-orang di Sarajevo

Sejarah Hari Anak Sedunia

Asal-usul Gagasan Hari Anak

Gagasan hari khusus untuk anak muncul sejak awal abad ke-20 ketika isu kesejahteraan anak mulai mendapat perhatian internasional. Setelah Perang Dunia II, kondisi anak di banyak negara sangat memprihatinkan, sehingga PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan mendorong lahirnya kebijakan khusus untuk melindungi anak.

Pada 1954, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang merekomendasikan setiap negara menetapkan “Universal Children’s Day”. Tujuannya adalah mendorong persaudaraan antar-anak di seluruh dunia, meningkatkan pemahaman antarbangsa, dan mengajak pemerintah serta masyarakat menjadikan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Pemkab Kotabaru Peringati Hari Anak Nasional, Jadi Momentum Bangun Generasi Hebat

Penetapan 20 November sebagai Hari Anak Sedunia

Awalnya, PBB memberi keleluasaan kepada tiap negara untuk memilih tanggal peringatan Hari Anak. Namun, peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 20 November membuat tanggal ini kemudian diterima luas sebagai Hari Anak Sedunia di tingkat global.

Tanggal 20 November menjadi bersejarah karena pada 20 November 1959 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Hak-Hak Anak. Tiga puluh tahun kemudian, tepat pada 20 November 1989, PBB kembali mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang bersifat mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya.

Deklarasi Hak-Hak Anak 1959

Deklarasi Hak-Hak Anak 1959 adalah tonggak awal pengakuan internasional bahwa anak memiliki hak khusus yang harus dilindungi dan dihormati. Dokumen ini menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang.

Meski bersifat deklaratif dan belum mengikat secara hukum, deklarasi ini menjadi dasar moral dan politik bagi banyak kebijakan nasional dan internasional terkait anak. Di bidang hak asasi manusia, deklarasi 1959 sering disebut sebagai batu loncatan menuju rezim hukum internasional yang lebih kuat dalam perlindungan anak.

Konvensi Hak-Hak Anak 1989

Konvensi Hak-Hak Anak 1989 merupakan perjanjian internasional yang paling luas diratifikasi dalam sejarah hak asasi manusia. Konvensi ini terdiri dari puluhan pasal yang mengatur hak anak, mulai dari hak hidup, hak atas identitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, hingga hak untuk didengar dan berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut diri mereka.

Dalam kajian hukum internasional, konvensi ini mengubah cara pandang negara dan masyarakat terhadap anak. Anak tidak lagi dilihat sekadar sebagai objek yang harus “dipelihara”, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan suara sendiri. UNICEF dan banyak lembaga akademik menjadikan Konvensi Hak Anak sebagai rujukan utama dalam penelitian mengenai kebijakan dan praktik perlindungan anak di berbagai negara.

Peran PBB dan UNICEF

PBB berperan sebagai payung utama yang mendorong negara-negara anggota menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip hak anak dalam hukum serta kebijakan nasional. Majelis Umum PBB secara rutin membahas isu-isu terkait anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, konflik bersenjata, hingga dampak perubahan iklim.

UNICEF, sebagai lembaga khusus PBB untuk anak, bergerak langsung di lapangan melalui berbagai program di lebih dari ratusan negara dan wilayah. Program tersebut meliputi imunisasi, gizi, pendidikan dasar, air bersih dan sanitasi, perlindungan dari kekerasan, hingga respons kemanusiaan di zona konflik dan bencana. Hari Anak Sedunia menjadi salah satu momen terbesar bagi UNICEF untuk menggalang dukungan dan partisipasi publik.

Pandangan Ilmiah dan Jurnal Akademik

Dalam literatur ilmiah, Hari Anak Sedunia dan Konvensi Hak Anak sering dibahas dalam jurnal hukum, ilmu sosial, dan pendidikan. Banyak artikel akademik menjelaskan bahwa empat prinsip utama Konvensi Hak Anak non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan publik.

Penelitian lain menunjukkan bahwa negara yang secara konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut cenderung memiliki indikator kesejahteraan anak yang lebih baik, misalnya penurunan angka putus sekolah, peningkatan cakupan imunisasi, dan berkurangnya angka kekerasan pada anak. Tulisan-tulisan ilmiah ini menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Sedunia berfungsi sebagai pengingat tahunan agar komitmen negara terhadap hak anak benar-benar diterjemahkan dalam program nyata.

Peringatan di Berbagai Negara

Meski 20 November diakui sebagai Hari Anak Sedunia, beberapa negara tetap memiliki Hari Anak nasional dengan tanggal berbeda. Ada yang merayakan pada bulan Juni, ada pula yang memilih bulan lain sesuai tradisi atau sejarah nasional, namun tetap ikut berpartisipasi dalam kampanye global setiap 20 November.

Bentuk perayaan biasanya berupa kampanye media, kegiatan di sekolah, lomba kreatif, seminar, hingga dialog antara anak dengan pejabat publik. Di banyak negara, anak justru diberi panggung untuk menjadi pembicara utama, menyuarakan pendapat dan pengalaman mereka tentang pendidikan, kekerasan, kesehatan mental, lingkungan, dan isu lain yang mereka hadapi sehari-hari.

Makna Hari Anak Sedunia bagi Indonesia

Di Indonesia, sejarah Hari Anak Sedunia berkaitan erat dengan upaya penguatan perlindungan anak melalui undang-undang, kebijakan pendidikan, dan program kesejahteraan sosial. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan memasukkan banyak prinsipnya ke dalam perangkat hukum nasional, termasuk undang-undang tentang perlindungan anak.

Momentum 20 November sering dimanfaatkan untuk mengangkat isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, perundungan (bullying), pernikahan usia anak, eksploitasi ekonomi, serta akses pendidikan dan gizi yang layak. Berbagai pemangku kepentingan pemerintah, sekolah, media, LSM, hingga komunitas lokal mengadakan kegiatan untuk menegaskan bahwa anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Sejarah Hari Anak Sedunia penting dipahami karena mengingatkan bahwa hak-hak anak yang sekarang dianggap wajar sebenarnya lahir dari proses panjang perjuangan di tingkat global. Dari Deklarasi Hak-Hak Anak 1959 hingga Konvensi Hak Anak 1989, dunia secara bertahap mengakui bahwa anak adalah pemegang hak yang harus didengar, dilindungi, dan diberdayakan.

Di tengah masih banyaknya pelanggaran hak anak, memahami sejarah ini membantu masyarakat melihat bahwa setiap 20 November bukan sekadar ajang perayaan simbolis. Sejarah Hari Anak Sedunia menjadi dorongan agar orang tua, pendidik, pemerintah, dan komunitas terus beraksi mewujudkan dunia yang lebih aman, sehat, dan adil bagi semua anak, kapan pun dan di mana pun mereka berada.

Editor: Komaruddin Bagja