Sepakat dengan Trump, DPR AS Sahkan RUU Membuka Kembali Pemerintahan

WASHINGTON, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan RUU Pengeluaran Negara untuk mengakhiri penutupan sebagian operasi pemerintah saat ini.

Namun, RUU Pengeluaran Negara itu tidak termasuk dana 5,7 miliar dolar AS yang diminta oleh Presiden Donald Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan AS sesuai dengan janjinya selama kampanye pilpres lalu.

Perilaku Militer China Berisiko Picu Insiden Tak Disengaja dengan Jepang

DPR dan Senat juga mengesahkan ukuran pengeluaran Homeland Security yang akan memungkinkan pembentukan komite konferensi untuk memperdebatkan pendanaan untuk keamanan perbatasan.

"Saya berharap pengalaman 35 hari terakhir mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengulangi mematikan pemerintah ini lagi," kata Ketua Minoritas DPR Steny Hoyer, seperti dilaporkan Sputnik, Sabtu (26/1/2019).

Ketua DPR AS Ogah Loloskan Anggaran Dinding Perbatasan Usulan Trump

Perkembangan terakhir untuk membuka pemerintahan terjadi setelah Trump mengumumkan bahwa kesepakatan sudah dibuat pada Jumat, yang akan menyediakan dana hingga 15 Februari.

"Saya akan memastikan bahwa semua karyawan menerima pembayaran kembali mereka dengan sangat cepat atau sesegera mungkin," kata Trump, kepada wartawan di luar Gedung Putih.

Pemerintahan AS Tutup Lagi mulai Hari Ini

Selain itu, dia mengancam akan menggunakan kekuatan darurat jika gagal mendapatkan "kesepakatan yang adil" mengenai dana untuk tembok perbatasannya.

Mengutip dokumen internal, CNN melaporkan bahwa Gedung Putih mulai menyiapkan rancangan deklarasi jika Trump memilih untuk menyatakan darurat nasional untuk mulai membangun tembok di perbatasan selatan, yang ditekankan Trump akan membantu mengekang imigran ilegal dan masuknya obat-obatan terlarang.

Dokumen-dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa dana berjumlah 7 miliar dolar AS telah diidentifikasi dan dapat ditarik dari proyek lain dalam peristiwa semacam itu.

Penutupan pemerintahan AS yang dimulai pada 22 Desember 2018 merupakan yang terpanjang dalam sejarah AS, jauh melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh pemerintahan Clinton dalam 21 hari.

Sekitar 800 ribu pekerja federal dipaksa untuk cuti, sementara ribuan lainnya tetap bekerja tanpa dibayar.

Editor: Nathania Riris Michico