Siapa yang Akan Bayar Rp881 Triliun untuk Rekonstruksi Gaza?

ISTANBUL, iNews.id - Jumlahnya fantastis, Rp881 triliun. Itulah dana yang dibutuhkan untuk membangun kembali Jalur Gaza setelah 2 tahun serangan mematikan Israel menghancurkan hampir seluruh wilayah kantong Palestina tersebut.

Namun pertanyaannya kini bukan sekadar berapa biaya yang diperlukan, melainkan siapa yang akan membayarnya.

Hamas Pulangkan Jasad Perwira Israel Letnan Hadar Goldin setelah 11 Tahun Disandera

Laporan Interim Damage and Needs Assessment (IRDNA) yang disusun Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB, memperkirakan total kebutuhan rekonstruksi mencapai 53 miliar dolar AS atau setara Rp881 triliun. Angka ini mencakup kerusakan fisik senilai 29,9 miliar dolar serta kerugian sosial dan ekonomi sebesar 19,1 miliar dolar.

Namun versi otoritas Gaza bahkan lebih tinggi. Kantor Media Pemerintah Gaza memperkirakan total kerugian sektor vital bisa menembus 70 miliar dolar AS. Artinya, beban pemulihan Gaza bisa menjadi proyek kemanusiaan termahal dalam sejarah modern.

Trump: Membangun Gaza Lebih Mudah daripada Mendamaikan Perang

Rekonstruksi Tersandera Politik

Menurut banyak pengamat, rekonstruksi Gaza bukan sekadar soal dana, tetapi juga soal politik dan izin.

Erdogan Siap Jadi Penanggung Jawab Rekonstruksi Gaza

Ahmed Bayram dari Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) mengatakan, upaya membangun kembali tidak akan mungkin tanpa komitmen Israel untuk membuka akses masuk material dan peralatan konstruksi.

“Tantangannya sangat besar, dan dunia harus bersatu. Tapi Israel harus terlebih dulu mengizinkan perbaikan infrastruktur dan jalan,” ujarnya.

Kondisi ini menimbulkan paradoks, negara yang menghancurkan Gaza justru menjadi pihak yang menentukan seberapa cepat dia bisa dibangun kembali.

Siapa yang Akan Menanggung Biaya?

Bank Dunia dan Uni Eropa telah menyiapkan kerangka pendanaan awal, namun jumlahnya masih jauh dari kebutuhan.

Negara-negara Teluk seperti Qatar dan Arab Saudi kemungkinan akan menjadi penyumbang utama, sementara negara-negara Barat masih terbagi antara kepedulian kemanusiaan dan kepentingan politik.

PBB berharap skema serupa seperti Marshall Plan, program bantuan besar-besaran setelah Perang Dunia II, bisa diterapkan untuk Gaza. Tapi banyak pengamat ragu, mengingat situasi keamanan dan blokade Israel yang masih berlangsung.

“Tidak cukup sekadar mengumumkan angka miliaran dolar. Dunia harus menuntut tanggung jawab moral atas kehancuran ini,” ujar Mamoun Besaiso, penasihat PBB untuk rekonstruksi Gaza.

Lebih dari Sekadar Uang

Meski angka Rp881 triliun menggambarkan skala kerusakan fisik, para ahli menilai rekonstruksi sejati Gaza juga harus mencakup pemulihan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Lebih dari 660.000 anak kehilangan sekolah, 1.700 tenaga medis tewas, dan 92 persen rumah penduduk hancur total.

“Ini bukan hanya soal membangun rumah dan jalan. Ini soal mengembalikan kehidupan yang dicuri dari satu generasi," kata Besaiso.

Editor: Anton Suhartono