Skandal Pembelian 2 Pesawat Jet Pribadi Guncang Menteri Trump, Salah Gunakan Dana Publik?
WASHINGTON, iNews.id - Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali diterpa badai skandal. Kali ini, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menjadi sorotan tajam setelah diketahui membeli dua pesawat jet pribadi mewah menggunakan dana negara senilai 172 juta dolar AS atau hampir Rp3 triliun.
Laporan investigasi The New York Times mengungkap, dua pesawat jet Gulfstream itu dibeli untuk penggunaan eksklusif pejabat tinggi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Pembelian ini langsung menuai kritik luas dari publik dan oposisi di Kongres.
Penyalahgunaan Dana Publik?
Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer menyebut pembelian dua jet itu sebagai bentuk penyalahgunaan uang pajak secara terang-terangan. Dia menuntut Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) segera melakukan penyelidikan penuh atas transaksi tersebut.
“Saat rakyat Amerika kesulitan membayar tagihan listrik dan cicilan mobil, Menteri Noem justru membeli jet dengan kabin terluas di industri penerbangan. Ini bukan keamanan, ini kemewahan yang berlebihan,” kata Schumer.
Pernyataan keras itu menggambarkan kemarahan publik terhadap gaya hidup mewah pejabat di tengah tekanan ekonomi yang dialami masyarakat AS.
Alasan “Keamanan” yang Dipertanyakan
Pemerintahan Trump membela keputusan tersebut dengan alasan kebutuhan pengamanan pejabat tinggi, mengingat meningkatnya ancaman terhadap menteri dan staf DHS. Namun alasan itu dinilai tak masuk akal oleh banyak pihak.
“Tidak ada justifikasi logis untuk pengadaan dua jet pribadi dengan harga semahal itu. Apalagi jika alasannya hanya untuk transportasi rutin pejabat,” kata Lauren Underwood, anggota senior Subkomite Keamanan Dalam Negeri DPR AS.
Selain Underwood, anggota Komite Alokasi Anggaran DPR Rosa DeLauro juga meminta penjelasan resmi dari Noem dan mendesak agar dokumen pembelian dibuka ke publik.
Simbol Krisis Moral Pemerintahan
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan kekuasaan di lingkaran pemerintahan Trump. Para pengamat menilai, skandal jet mewah ini bukan sekadar soal uang, melainkan simbol krisis moral dan etika pejabat publik di Washington.
“Masalahnya bukan hanya pada pembelian pesawat, tapi pada mentalitas pejabat yang merasa berhak menikmati kemewahan dengan dana rakyat,” ujar pengamat politik dari Georgetown University, Marcia Howard, dikutip dari CNN.
Howard menilai, jika penyelidikan menemukan unsur pelanggaran hukum, kasus ini bisa menjadi salah satu badai politik paling serius bagi kabinet Trump menjelang tahun pemilu.
Kemewahan di Tengah Krisis
Skandal ini muncul di saat banyak warga Amerika berjuang menghadapi kenaikan harga pangan, energi, dan biaya hidup, sehingga menciptakan kontras tajam antara elite politik dan rakyat biasa.
Bagi sebagian pengamat, pembelian dua jet pribadi oleh DHS menegaskan bagaimana prioritas pemerintahan Trump kerap bertabrakan dengan realitas sosial di lapangan.
“Jika keamanan dijadikan alasan untuk berfoya-foya, maka yang terancam bukan keselamatan pejabat, tapi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tulis editorial The Washington Post.
Editor: Anton Suhartono