Sosok Min Aung Hlaing, Jenderal Myanmar yang Ambil Alih Kekuasaan dari Aung San Suu Kyi

YANGON, iNews.id - Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menjadi sorotan setelah Aung San Suu Kyi digulingkan melalui kudeta militer, Senin (1/2/2021).

Militer memberikan kekuasaan pemerintahan Myanmar kepada Min setelah Suu Kyi serta pejabat lainnya ditahan terkait tuduhan kecurangan pemilu November 2020.

14 Negara Desak Israel Hentikan Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat

Min Aung Hlaing mengomandoi militer dalam mengambil alih kekuasaan Myanmar saat ini, dengan begitu kepemimpinan negara tersebut untuk sementara dipegang oleh Min Aung Hlaing.

Militer Myanmar terkenal sangat tertutup, bahkan pengamat canggih sekalipun hanya tahu sedikit tentang kinerjanya. Berikut sekilas profil Min Aung Hlaing seperti dikutip dari Reuters.

Myanmar Terapkan Darurat Militer, Begini Suasana Mencekam Jalanan Ibu Kota

Militer memerintah Myanmar secara langsung selama hampir 50 tahun, tepatnya setelah kudeta pada 1962 yang diklaim bertujuan untuk menjaga persatuan nasional. Namun peta politik berubah setelah gerakan demokrasi, salah satunya dimotori Aung San Suu Kyi, semakin mendapat tempat.

Sebagai perancang konstitusi Myanmar pada 2008, militer mengabadikan peran permanen dalam sistem politik. Militer mendapat kuota 25 persen dalam kursi parlemen serta mendapat jatah menteri pertahanan, menteri dalam negeri, serta menteri urusan perbatasan. Militer juga berkuasa dalam memastikan kepentingan utama dalam politik.

Profil Aung San Suu Kyi, Pemimpin Myamnar yang Digulingkan Militer

Min Aung Hlaing (64) sebenarnya cenderung menjauhi politik. Dia menempuh studi hukum di Universitas Yangon pada 1972-1974.

“Dia orang yang tidak banyak bicara dan juga tidak menonjolkan diri," kata seorang teman sekelasnya, pada 2016.

Min Aung Hlaing lalu melanjutkan studi militer di akademi pertahanan DSA, meskipun baru diterima setelah mencoba tiga kali yakni pada 1974. Menurut seorang teman sekelas di DSA, Min hanya seorang kadet biasa, namun dia terkejut begitu mengetahui kariernya meroket dan cepat naik pangkat melebihi pangkat menjadi perwira.

Selama berkarier di militer, nama Min ikut disebut dalam kekerasan terhadap muslim Rohingya.

Kekerasan militer Myanmar pada 2017 memicu eksodus 730.000 muslim Rohingya ke Bangladesh. Penyelidik PBB mengatakan operasi militer Myanmar merupakan pembunuhan massal, pemerkosaan berkelompok, serta pembakaran dengan niat genosida.

Sebagai tanggapan, Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap Min Aung Hlaing dan tiga pemimpin militer lainnya pada 2019, serta penuntutan atas beberapa kasus di berbagai pengadilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional (ICJ).

Bahkan pada 2019, penyelidik PBB mendesak para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi keuangan kepada perusahaan yang terkait dengan militer Myanmar.

Min mengambil alih peran militer sejak berakhirnya junta pada 2011, transisi menuju demokrasi dimulai. Seiring dimulainya masa jabatan pertama Suu Kyi pada 2016, Min berubah dari tentara pendiam menjadi politikus dan tokoh masyarakat.

Dia memperpanjang masa jabatan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar selama 5 tahun lagi pada Februari 2016. Langkah itu mengejutkan para pengamat yang mengira dia akan mundur.

Min juga kerap menggunakan Facebook untuk memublikasikan akvititasnya. Tak heran jika dia mampu menarik ratusan ribu pengikut, meski kemudian akunnya diblokir oleh Facebook terkait pembantaian muslim Rohingya.

Selama memimpin militer, Min tidak pernah rela jatah 25 persen kursi parlemen untuk tentara dikurangi. Meski demikian dia menegaskan tidak berupaya menghalangi Suu Kyi menjadi presiden.

Namun konflik politik mulai panas sejak pemilu 2020. Militer menyoroti adanya ketidakberesan dalam daftar pemilih yang memberikan kemenangan besar bagi partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Militer menuding pemilu penuh kecurangan hingga memicu penangkapan dan kudeta terhadap Suu Kyi.

Editor: Anton Suhartono