Sosok Pita Limjaroenrat, Pemimpin Muda dan Berani Mendobrak Tabu yang Bakal Jadi PM Thailand
JAKARTA, iNews.id - Sosok Pita Limjaroenrat, pemimpin oposisi Thailand menjadi perhatian publik setelah partainya Move Forward Party memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum, Minggu (14/5/2023). Pria berusia 42 tahun itu diperkirakan menjadi perdana menteri Thailand ke-30.
Dalam cuitannya di Twitter pada 15 Mei 2023, pemimpin muda dan berani mendobrak tabu mereformasi monarki di negaranya itu sudah menyatakan kesiapannya menjadi Perdana Menteri Thailand ke-30.
"Rekan-rekan warga yang terkasih, hari ini saya Pita Limcharoenrat 'Jelas' dan 'Siap' menjadi Perdana Menteri Thailand ke-30."
Pita meyakini memiliki mimpi dan harapan yang sama dengan masyarakat Thailand. Dia percaya, Thailand bisa menjadi lebih baik.
"Kita memiliki mimpi yang sama, harapan yang sama, dan kita percaya Thailand yang kita cintai dapat menjadi lebih baik. Perubahan itu mungkin jika kita mulai melakukannya dari hari ini... Impian dan harapan kita cukup "sederhana dan tegas"."
Dia juga menggandeng semua pihak, termasuk kalangan yang bukan pendukungnya. Dia berjanji akan melayani rakyat Thailand.
"Dan apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan saya, saya akan menjadi perdana menteri Anda. Apakah Anda memilih atau tidak memilih saya, saya akan melayani anda..." cuit Pita.
Berdasarkan hasil perhitungan sementara Pemilu Thailand, Partai Move Forward atau Bergerak Maju berhasil meraih 151 dari 500 kursi di majelis rendah, melampaui perolehan suara Partai Pheu Thai yang dipimpin Paetongtarn Shinawatra (36), putri mantan PM Thaksin Shinawatra. Koalisi dua partai pemerintahan pendukung militer juga hanya meraih 15 persen dari total kursi.
Namun, agar bisa menduduki jabatan PM Thailand, Pita masih membutuhkan dukungan dari partai lain. Pita Limjaroenrat telah mengajak lima partai opisisi lainnya, termasuk runner-up Pheu Thai, untuk bergandengan tangan dengan Move Forward membentuk pemerintahan koalisi.
Pita Limjaroenrat lahir di Bangkok pada tanggal 5 September 1980. Dia berasal dari keluarga berpengaruh dan politik. Ayahnya Pongsak Limjaroenrat pernah menjadi penasihat Kementerian Pertanian dan pamannya Padung Limcharoenrat adalah pembantu dekat mantan PM Thaksin Shinawatra.
Kecintaan Pita pada politik terpicu saat remaja dan dikirim belajar ke Selandia Baru. Dia mulai mendengarkan pidato PM Selandia Baru Jim Bolger saat mengerjakan pekerjaan rumahnya.
"Saya dikirim ke antah berantah di Selandia Baru. Saat itu ada tiga saluran, entah Anda menonton sinetron Australia atau Anda menonton debat di parlemen," kata Pita dalam video YouTube Thailand Aim Hour, dikutip dari The Guardian, Senin (15/5/2023).
Pita lulus dari Universitas Thammasat di Bangkok. Dia kemudian meraih gelar master dalam kebijakan publik di Universitas Harvard dan gelar MBA di Institut Teknologi Massachusetts.
Dia juga seorang pengusaha. Pada usia 25 tahun, Pita Limjaroenrat menjadi direktur pelaksana CEO Agrifood, bisnis minyak bekatul yang dijalankan keluarganya. Sebelum terjun ke dunia politik, dari 2017 hingga 2018, dia menjadi direktur eksekutif di Grab Thailand.
Pita memulai karier politiknya di Partai Future Forward, pendahulu dari Partai Move Forward. Dia resmi terpilih sebagai ketua Partai Bergerak Maju pada Maret 2020.
Pita menikah dengan seorang aktris Thailand, Chutima Teepanart pada Desember 2012. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu memiliki seorang putri yang kini berusia tujuh tahun. Namun, keduanya bercerai pada Maret 2019.

Pita Limjaroenrat dan partainya Move Forward berhasil membangun basis dukungan yang besar dan setia di kalangan anak muda Thailand yang muak dengan status quo politik.
Dia menarik perhatian kaum muda karena menjadi satu-satunya pihak yang membuat komitmen jelas untuk menentang monarki, mereformasi hukum Lese majeste, hal yang menjadi tabu di Thailand. Sementara partai-partai konservatif menentang keras hal itu.
"Angin perubahan telah bertiup. Yang perlu kita tanyakan dengan hati-hati dan dewasa adalah, apakah masyarakat Thailand membangun tembok atau turbin angin," kata Pita pada Jumat malam, sebelum Pemilu Thailand.
Dalam wawancaranya dengan The Guardian, Pita mengatakan, Thailand telah mengalami satu dekade yang hilang di bawah Prayuth Chan-ocha, perdana menteri petahana yang pertama kali mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2014. Prayuth pernah menekankan Lese Majeste diperlukan untuk melindungi keluarga kerajaan.
"Lembaga dan norma demokrasi telah dilanggar," katanya.
Sesuai Undang-Undang Lese Majeste, kritik terhadap monarki atau seseorang yang merusak nama baik, menghina atau mengancam raja, ratu, putra mahkota atau bangsawan, maka akan dihukum penjara hingga 15 tahun.
Pada tahun 2020, protes massal yang dipimpin kaum muda meletus dan mengejutkan pemerintah Thailand. Mereka menyerukan perubahan pada militer dan pengaruh monarki Thailand, yang sebelumnya dianggap tidak tersentuh. Lebih dari 240 orang telah didakwa Lese Majeste.
Melansir situs Amnesty, sejak protes pro demokrasi itu, setidaknya 1.895 orang telah dikenai berbagai tuntutan pidana atas keterlibatan mereka. Setidaknya 237 orang telah didakwa Lese Majeste, termasuk 18 anak, per 27 Maret 2023.
UU ini juga membuat seorang remaja 15 tahun ditahan selama lebih dari 40 hari sebelum disidang karena dituduh mengkritik monarki. Gadis itu bergabung dalam protes damai pada 14 Oktober 2022 untuk menyerukan pencabutan hukum Lese Majeste.
Pita menyinggung hal ini pada kampanye terakhirnya Jumat malam. Dia mengatakan, perdebatan yang masuk akal diperlukan.
Pita juga menekankan, perekonomian Thailand merosot dibandingkan dengan negara tetangganya di Asia Tenggara. Dia berjanji untuk menghentikan monopoli kuat yang mendominasi ekonomi Thailand.
Selain karena komitmennya mereformasi Undang-Undang Lese majeste, Pita mendapat pujian karena gaya debatnya yang tegas tapi sopan. Dalam jajak pendapat untuk perdana menteri pilihan Thailand, Pita mendapat peringkat yang baik.

Tentu saja jalan Pita dan Partai Move Forward tidak mulus. Dengan komitmennya itu, mereka telah membuat musuh yang kuat. Apalagi partai ini juga berjanji untuk melakukan perubahan pada pembentukan militer-royalis yang konservatif.
Pheu Thai, partai oposisi yang diproyeksikan memenangkan kursi terbanyak, kemungkinan terhalang untuk membentuk aliansi dengan Move Forward karena khawatir dengan kebijakan Pita mereformasi undang-undang yang melindungi monarki Thailand. pendahulu partai Move Forward, Future Forward yang terang-terangan menyerukan perubahan, ditutup pada tahun 2020.
Menurut Pita, tidak mengherankan jika beberapa orang menentang janji perubahan Move Forward. "Definisi perubahan adalah bahwa beberapa akan menjadi pemenang dan beberapa akan menjadi pecundang. Tapi 99 persen akan diuntungkan dari kebijakan kami," kata Pita
Editor: Maria Christina