Sosok Sushila Karki Mantan Ketua Mahkamah Agung Calon PM Nepal, Pejuang Anti-Korupsi Sejati

KATHMANDU, iNews.id - Kelompok-kelompok pemuda Nepal yang menggelar "Demonstrasi Gen Z" menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki menjadi perwakilan mereka untuk bernegosiasi dengan militer guna membentuk pemerintahan sementara.

Bukan hanya itu, dia didorong untuk menjabat perdana menteri Nepal sementara di masa pemerintahan transisi setelah perundingan dengan militer.

Enaknya AS, Jual Minyak Venezuela Tanpa Batas Waktu dan Uangnya Masuk Rekening Amerika

Susila Karki merupakan Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama di Nepal yang dikenal atas sikap kerasnya yakni tak ada toleransi terhadap korupsi.

Sosok Sushila Karki

Karki meraih gelar Sarjana Hukum (BA) dari Kampus Mahendra Morang dan gelar Magister Ilmu Politik (MA) dari Universitas Hindu Banaras.

Kondisi Terkini Nepal: Militer Tingkatkan Patroli Jalanan, Asap Masih Membubung

Selain itu Karki juga meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Tribhuvan hingga kemudian memulai karier di pendidikan tinggi.

Setelah puas menjadi dosen dia beralih ke perdilan, menjadi advokat senior sebelum diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal Wakili Demonstran Berunding dengan Militer

Sejak menjadi ketua Mahkamah Agung pada 11 Juli 2016, Karki sempat menangani beberapa kasus antikorupsi tingkat tinggi.

Di masa jabatannya, Menteri Informasi dan Komunikasi saat itu, Jaiprakash Prasad Gupta, dihukum dalam kasus korupsi.

Selain itu Karki juga menjatuhkan vonis berani terhadap Lokman Singh Karki, mantan Ketua Komisi Investigasi Penyalahgunaan Wewenang Nepal.

Setahun setelah menjabat, dia menghadapi upaya pemakzulan oleh pemerintah yang saat itu dipimpin kelompok Maois. Namun pemakzulan melalui mosi tidak percaya di parlemen tersebut dibatalkan setelah mendapat reaksi keras dari masyarakat dan lembaga peradilan.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi India NDTV sebelum demonstrasi pecah pada Senin (8/9/2025), Karki menegaskan pemerintahan saat ini harus mundur.

"Pemerintah ini harus mundur. Para pemimpin ini sudah ketinggalan zaman. Mereka tidak punya visi, tidak punya pendidikan. Mungkin mereka punya ijazah, tapi mereka tampak tidak berpendidikan," katanya.

Perdana Menteri KP Sharma Oli sudah mengumumkan mundur pada Selasa lalu bersama empat menterinya. Sementara itu Presiden Nepal tetap menjalankan tugas pemerintahan sampai ada kesepakatan yang dicapai antara demonstran dengan militer.

Editor: Anton Suhartono